DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran dan arah kebijakan daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi, kebijakan dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12.Program adalah instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pasal 3

(1)Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran umum Daerah;
3. c.bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
4. d.bab IV berisi program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
5. e.bab V berisi penutup.
(2)Ketentuan mengenai Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sementara misi merupakan rumusan umum mengenai upay-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan tujuan atau strategi utama (goals) serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai beserta indikator pengukurnya. Proses perumusan ini dilakukan dengan pendekatan perencanaan strategis, yang melibatkan analisis faktor internal dan eksternal serta mempertimbangkan program-program yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih untuk periode 2025-2029.

Pasal 4

(1)Bupati bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah daerah, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yang berlandaskan pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penganggaran harus didasarkan pada transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.bencana;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, dilakukan penyesuaian capaian sasaran tahunan dalam RKPD.

BAB V

PENUTUP 5.1. Kesimpulan Penting Substansial Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan program Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Pasal 7

Dalam hal rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI Diundangkan di Purworejo pada tanggal 20 Agustus 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Ttd TOLKHA AMARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 NOMOR 6 SERI E NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 6-144/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan di tingkat daerah secara adil dan merata, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Bupati, maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mencakup kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun RPJMD Tahun 2025- 2029 secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dokumen RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dasar perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…