DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Inovasi Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan, Penilaian, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan Inovasi Daerah; Pendanaan; Sistem Inovasi Daerah; Kerja Sama; Informasi dan Penyebaran Inovasi Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya menjalankan akselerasi pembangunan pada Pemerintah Daerah menjadi kebutuhan penting atas diterapkannya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal inovasi daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan inovasi daerah, perlu pengaturan inovasi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 2 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Purworejo.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
7.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Sistem Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut SIDa, adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
12.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14.Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik seara langsung maupun tidak langsung.
15.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
16.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat; 4
b.menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
c.meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Inovasi Derah dilakukan berdasarkan asas:

a.asas keadilan;
b.asas kepastian;
c.asas keterbukaan; dan
d.asas akuntabilitas.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Inovasi Daerah meliputi:
1. a.Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
2. b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
(2)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
2. b.pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
3. c.uji coba Inovasi Daerah;
4. d.penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
5. e.pendanaan;
6. f.SIDa;
7. g.kerja sama;
8. h.infomasi Inovasi Daerah; dan
9. i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

(1)Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:
1. a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
3. c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5
(2)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berbentuk:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.duplikasi; dan
4. d.sintesis.

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
(2)Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(3)Duplikasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(4)Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 8

(1)Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; 6
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. e.dapat direplikasi.
(2)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 9

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
1. a.Bupati;
2. b.anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.pegawai BUMD;
5. e.Perangkat Daerah;
6. f.BUMD;
7. g.anggota masyarakat; atau
8. h.Perguruan Tinggi.
(2)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
(3)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah; 7
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
6. f.anggaran, jika diperlukan.
(4)Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
1. a.alasan perlunya Inovasi Daerah;
2. b.bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
3. c.metode inovasi;
4. d.tahapan dan jadwal inovasi;
5. e.keluaran inovasi;
6. f.penanggung jawab inovasi,

Pasal 10

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
(4)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
(5)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…