DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari yang meliputi: Pembentukan; Permodalan dan Bidang Usaha; Organ Perumda Air Minum; Kepegawaian; Dana Pensiun; Rencana Bisnis dan RKA; Operasional Perumda Air Minum; Evaluasi; Sistem Akuntansi; Penggunaan Laba; Tarif; Pelayanan; Denda; Pelestarian Sumber Air; Pembinaan dan Pengawasan; Restrukturisasi; Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Air Minum; Perubahan Bentuk Hukum Perumda Air Minum; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran Perumda Air Minum; Kepailitan Perumda Air Minum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, dengan mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
c.bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo. 3
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum dan air bersih yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum.
11.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
12.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
15.Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari- hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
16.Modal Dasar adalah modal Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
17.Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Air Minum.
18.Deviden adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
19.Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
20.Dana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian dari laba bersih yang digunakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
21.Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewas Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum.
22.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda Air Minum.
23.Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan Organ Perumda Air Minum.
24.Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perumda Air Minum yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya. 4
25.Rencana Bisnis Perumda Air Minum, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
26.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum.
27.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
28.Tahun buku adalah tahun takwin yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo, diubah Menjadi Perumda Air Minum Tirta Perwitasari.

Pasal 3

(1)Perumda ini diberi nama Perumda Air Minum Tirta Perwitasari.
(2)Ketentuan Logo Perumda Air Minum dan spesifikasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Perumda Air Minum mempunyai tempat kedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Purworejo dan dapat membuka cabang pelayanan di wilayah Kabupaten Purworejo atau di luar wilayah Daerah. 5

Pasal 5

(1)Perumda Air Minum didirikan dengan maksud:
1. a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
2. b.menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
(2)Perumda Air Minum didirikan dengan tujuan:
1. c.memenuhi kebutuhan masyarakat berupa penyediaan air minum dan air bersih, yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
2. a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan

BAB III

PERMODALAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum ditetapkan Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar Rupiah) dalam bentuk uang dan/atau barang.
(2)Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2023.
(4)Modal Perumda Air Minum merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa modal disetor sebesar Rp15.100.000.000.- (lima belas milyar seratus juta rupiah). 6

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyediaan air minum dan air bersih.
(2)Pengembangan usaha atau di luar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan KPM.

BAB IV

ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Pasal 9

Organ Perumda Air Minum terdiri atas:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 10

(1)Bupati berkedudukan sebagai KPM.
(2)Bupati selaku KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai pemilik Perumda Air Minum.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
1. a.kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
  1. 1.perubahan anggaran dasar;
  2. 2.pengalihan aset tetap;
  3. 3.kerja sama;
  4. 4.investasi, pembiayaan, dan/atau penyertaan modal;
  5. 5.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  6. 6.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  7. 7.penetapan besaran penggunaan laba;
  8. 8.pengesahan laporan tahunan; 7
  9. 9.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  10. 10.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
2. b.kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(4)Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:
1. a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
3. c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…