DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 149

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo yang meliputi: Pembentukan; Permodalan dan Bidang Usaha; Organ Perumda BPR Bank Purworejo; Kepegawaian; Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank; Operasional Perumda BPR Bank Purworejo; Pelaporan; Evaluasi; Sistem Akuntansi; Penggunaan Laba; Pengelolaan Aset Tetap dan Inventaris; Pembinaan dan Pengawasan; Perubahan Bentuk Hukum; Pembubaran Perumda BPR Bank Purworejo; Kepailitan Perumda BPR Bank Purworejo;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Purworejo menuntut Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan peran pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 1

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo
6.Instansi Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah satuan unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
7.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RISPK, adalah Segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
8.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSCK, adalah bagian rencana induk sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
9.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat bencana kebakaran yang terjadi.
10.Personil adalah Anggota dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. 4
11.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung
12.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
13.Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
14.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
16.Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat umum.
17.Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
18.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
19.Bahan Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
20.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
21.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
22.Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
23.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas. 5
24.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
25.Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
26.Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
27.Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
28.Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
29.Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
30.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
31.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
32.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
33.Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, perlengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan 6 dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
34.Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana, dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
35.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, yang selanjutnya disingkat MKKG, adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
36.Alat Pemadam Api Ringan, yang selanjutnya disingkat APAR, adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
37.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
38.Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
39.Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
40.Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
41.Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
42.Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, kecelakaan transportasi, dan Bahan Berbahaya.
43.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
44.Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 7
45.Pengelola Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah mengelola bangunan gedung.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari resiko bahaya kebakaran;
2. b.sebagai pedoman teknis penyusunan RISPK dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran melalui analisis resiko kebakaran;
3. c.sebagai pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertujuan untuk terwujudnya kesiapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta bencana lainnya.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.kebersamaan di dalam kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola Bangunan Gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi Bahaya Kebakaran;
2. b.terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pencegahan, dan penanggulangan Kebakaran;
3. c.terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan Bahaya Kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan;
4. d.terwujudnya penyelenggaraan pencegahan Bahaya Kebakaran secara tertib, aman, dan selamat;
5. e.prioritas terhadap penyelamatan diutamakan penyelamatan jiwa dengan meminimalkan Bahaya Kebakaran dan dampaknya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran yang mencakup:

a.RISPK;
b.objek dan potensi Bahaya Kebakaran;
c.Pencegahan Kebakaran;
d.Penanggulangan Kebakaran;
e.Bencana Lain;
f.perizinan; 8
g.Pengendalian Keselamatan Kebakaran
h.peran serta masyarakat;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB II

RISPK

Pasal 4

(1)Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
1. a.rekomendasi teknis dari IPK;
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
3. c.analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pedoman untuk penanganan masalah kebakaran.
(4)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara pelaksanaan dengan sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 5

(1)RISPK meliputi:
1. a.RSCK; dan
2. b.RSPK.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 6

(1)Proses penyusunan RISPK meliputi:
1. a.komitmen Pemerintah Daerah;
2. b.pelibatan pemangku kepentingan;
3. c.penetapan peta dasar yang digunakan;
4. d.penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
5. e.kajian dan analisis IPK;
6. f.analisis peraturan;
7. g.penyusunan pembiayaan;
8. h.pengesahan RISPK; dan
9. i.rencana implementasi RISPK.
(2)Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap:
1. a.kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan Peraturan Daerah.
(2)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.kriteria RSCK;
2. b.lingkup kegiatan RSCK;
3. c.identifikasi risiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan kebakaran.
(3)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi: 10
1. a.penentuan dan pemenuhan persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
2. b.manajemen penanganan kebakaran.
(2)Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan, dan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan hukum.
(3)Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan.
(4)Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan Pencegahan Kebakaran yang saat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan Pencegahan Kebakaran yang diperlukan.
(5)Rekomendasi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, memuat:
1. a.penyempurnaan kebijakan Pencegahan Kebakaran dan pelaksanaannya;
2. b.usulan kebutuhan IPK bidang Pencegahan Kebakaran;
3. c.pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
4. d.sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran; dan
5. e.penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

(1)Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.pengembangan sumber daya manusia;
2. b.pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
3. c.penyusunan standar operasional prosedur RSPK. 11
(2)Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.kriteria RSPK;
2. b.lingkup kegiatan RSPK;
3. c.identifikasi risiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi penanggulangan kebakaran.
(3)Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 10

Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

a.bangunan gedung;
b.bangunan perumahan di lingkungan permukiman;
c.kendaraan bermotor;
d.bahan berbahaya; dan
e.areal lahan.

Isi peraturan

Teks149PDFHirarki

Memuat teks peraturan…