DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Tugas dan Kewenangan; Perencanaan dan Pelaksanaan; Koordinasi dan Kerjasama; Peran Serta Masyarakat; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang :sama dalam kegiatan pembangunan di daerah;
b.bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui st:rategi pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengarusutamaan gender oleh seluruh Perangkat Daerah maka perlu diatur mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentuka n Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimin a tion In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan J a batan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); [ •_ ~ ~ - ,. ',__ . , . .: - r::-=--i-: ' ".. ., \,.._
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2854);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 157); 2 1_·-
13.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pei:nbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ReJang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang LebongTahun 2018 Nomor 133). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RE.JANG LEBONG dan Menetapkan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 5 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 6 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terruri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3APPKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibaha s da n disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan rutetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 3 " 1 l. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPO untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Ren~ana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RenJa SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode l (satu) tahun.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalab strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
15.Gender adalab konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
16.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perernpuan untuk rnernperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan kearnanan, dan kesamaan dalarn menikrnati hasil pembangunan.
17.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
18.Analisis gender adalab proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalarn proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
19.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perernpuan dan laki-Iaki.
20.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARO adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat CBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22.Gender Analysis Pathway adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ program/kegitan hingga dalaro proses menyusun rencana aksi.
23.Foca.l Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemarnpuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. . . .
24.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanJutnya d1sebut PokJa PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daer~. . .
25.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, orgamsas1 sos1al dan/atau organisasi kemasyarakatan. 4 ..iD. Rencana Aksi Daerah PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holders dalam melaksanak8:11 strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan kead1lan gender dengan leb1h focus, efisien, efektif sistematik terukur dan berkelenjutan sehi~gga dapat mendorong percepa~ tersusun~ya kebijakan program dan keg1atan pembangunan yang responsive gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutaaam gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. BAB JI , ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PUG harus berasaskan :

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipasi; d . kesetaraan;dan
e.non diskriminasi.

Pasal 3

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. PUG bertujuan :

Pasal 4

a.mernberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan , pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian pennasalahan laki-Jaki dan perempuan;
c.rnewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lernbaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Ruang Jingkup PUG meliputi :

BAB ILL

RUANO LfNGKUP

Pasal 5

5 • • •~ -- perencanaan dan pelaksanaan;

b.koordinasi dan kerjasama;
c.pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
d.pembinaan; dan
e.pendanaan.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. Pemerintah Daerah berwenang:

Pasal 7

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
b.mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah;
c.melakukan pemantauan dan evalusi pelaksanaan PUG; d . memfasiltasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
f.mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
g.melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
h.melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
i.memfasilitasi data terpilah menurutjenis kelamin; dan J. menetapkan nama badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pemba.ngunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 8 ayat
(2)dapat menggunakan metode Gender Analisys Pathway atau metode analisis Jain. 6 8_1 1 .:1 Analisis gender terhadap Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pe;aksanaan anaHsis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD dapat beke!Jasama dengan lembaga pergurua n tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Pasa l 10 (!) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) d it uangkan dalam penyusunan OBS.
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam OBS mcnjadi daSc""r Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan doku men Rl<A/DPA SKPD.

Pasal 11

(1)Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang responsif gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJMD, Rcnstra SKPD dan Renja Sl<PD yang responsif gender sebagaimana climaksud pacla ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…