DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 190

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dimuat ketentuan umum, hak dan kewajiban, kewenangan penyelenggara administrasi kependudukan, UPTD, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri, penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa, sistem informasi administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3 7. 8. 9. 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 85). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
6.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
7.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
9.Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
10.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
12.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan Melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
14.Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang asing yang dimaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 14 hari sampai 1 (satu) tahun.
15.Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Rejang Lebong yang lamanya kurang dari 14 hari.
16.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 5
18.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19.Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang di alami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
25.Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang di alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
26.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang di alami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27.Peristiwa Penting adalah kejadian yang di alami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatasan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
28.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
29.Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
30.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31.Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32.Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33.Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan peundang-undangan. 6
34.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
35.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
38.Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
39.Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40.Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
41.Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peritiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuaio dengan Peraturan Perundang-undangan.
44.Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
45.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanny.
47.Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
48.Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan. 7
49.Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun diwilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya
50.Daerah Perbatasan adalah batas wilayah Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (Crossing border agreement) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara tetangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
51.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunkan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
52.Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
53.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
54.Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
55.Hari adalah hari kerja.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
1. a.dokumen Kependudukan;
2. b.pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.perlindungan atas data pribadi;
4. d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. e.informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6. f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
(2)Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
1. a.Surat Keterangan Pendatang; atau
2. b.Pelayanan Pencatatan Sipil;
(3)Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
1. a.Surat Keterangan Tamu; atau
2. b.Pelayanan pencatatan Sipil. 8

Pasal 3

(1)Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
(2)Setiap Pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
(3)Pelaporan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara berjenjang melalui Kadus/RT, Kades/Lurah dan Camat.
(4)Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya, akan tetapi dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

Pasal 4

Kewajiban melapor atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, dengan kewenangan meliputi :

a.melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
d.pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e.penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
f.pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
g.koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

(1)Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
1. a.mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting; 9
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
5. e.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. f.menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
7. g.melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi:
1. a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
2. b.memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang di alami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
3. c.memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan;
4. d.memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia;
5. e.mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
6. f.menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
(2)Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 10
1. a.Kelahiran;
2. b.Kematian;
3. c.Lahir mati;
4. d.Perkawinan;
5. e.Perceraian;
6. f.Pengakuan anak;
7. g.Pengesahan anak;
8. h.Pengangkatan anak;
9. i.Perubahan nama;
10. j.Perubahan status kewarganegaraan;
11. k.Pembatalan Perkawinan;
12. l.Pembatalan Perceraian; dan
13. m.Peristiwa penting lainnya
(3)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Kepala UPTD;
3. c.Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
(2)Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(3)Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas:
1. a.verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
2. b.atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
3. c.melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
4. d.menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
5. e.membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
6. f.melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
7. g.melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
(4)Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil di ambil sumpah oleh Bupati.
(5)Penandatangan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang di alami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarganya dalam garis lurus ke atas serta kebawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya. 11
(6)Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum di angkat, belum ada dan/atau berhalangan, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
(7)Untuk kelancaran pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat melimpahkan penandatanganan kepada Pejabat yang ditunjuk.
(8)Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)Petugas Registrasi memiliki tugas:
1. a.membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. b.verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
3. c.verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
4. d.pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
5. e.pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
6. f.penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan
7. g.membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut menegenai persyaratan dan tatacara pengangkatan Petugas Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 11

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya. 12
(2)Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
(3)Pelaporan kepada Dinas bagi Penduduk Warga Negara Indoneisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara berjenjang melalui Kadus/RT, Kades/Lurah dan Camat.
(4)Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
(5)Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks190PDFHirarki

Memuat teks peraturan…