DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dimuat tentang perubahan pasal 8, penghapusan pasal 30.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas pemakaian kekayaan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
c.bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah untuk disesuaikan.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Penggunaan Tanah No Penggunaan Tarif (Rp) Pengelola 1 Penggunaan tanah tempat usaha/berjualan yang tidak menetap 5.000,-/m²/bulan Bagian Administrasi
2. b.Lapangan Setia Negara (Balai Agung) dan Lapangan Dwi Tunggal No Pemakaian Tarif (Rp) Pengelola 1 2 Dari pukul 06.00 – 18.00 Dari pukul 18.00 – 06.00 150.000,- 250.000,-
3. c.Balai Pertemuan No Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 Pemakaian Aula 350.000,-/hari Bagian Administrasi
4. d.Wisma Bukit Kaba No Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 Pemakaian Aula 200.000,-/hari Bagian Administrasi Umum 4
5. e.Penyewaan Kursi/Tenda No Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 2 3 4 Kursi Tenda ukuran 6m X 6m Panggung ukuran 4m X 4m Tenda dan panggung utama ukuran 8m X 12m 400,-/buah/hari 100.000,-/unit/lokal/hari 150.000,-/unit/hari 1.000.000,-/unit/hari Bagian Administrasi Umum Catatan : Biaya mobilisasi dan pemasangan tenda dan panggung ditanggung penyewa
6. f.Balai Latihan Kesehatan Masyarakat (BLKM) Cawang No Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 2 3 Gedung ruang belajar Gedung serba guna Gedung ruang makan 150.000,-/lokal/hari 400.000,-/hari 200.000,-/hari Dinas Kesehatan/ UPT BLKM Cawang
7. g.Gedung Diklat Serba Guna Danau Mas Harun Bastari No Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 2 3 Ruang serba guna Ruang teori/belajar : Ruang Aula Villa Bougenville/Mess Pemda 500.000,-/hari 100.000,-/unit/hari 150.000,-/hari Dinas Pariwisata / UPT pada Dinas Pariwisata
8. h.Tanah di atas Danau Mas Harun Bastari No Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 Sewa tanah/lahan untuk pertanian palawija, dengan ukuran 20 m x 20 m 150.000,-/tahun Dinas Pariwisata/ UPT pada Dinas Pariwisata
9. i.Danau Mas Harun Bastari No Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 2 Sewa panggung Sewa panggung dan Sound System 200.000,-/hari 500.000,-/hari Dinas Pariwisata/ UPT pada Dinas Pariwisata
10. j.Gedung Organisasi Wanita (GOW) No Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 Pemakaian ruangan/aula 250.000,-/hari Bagian Administrasi Umum 5
11. k.Penyewaan Kendaraan/Alat-Alat Berat No Jenis Kendaraan/Alat-Alat Berat Tarif (Rp) Pengelola 1 2 3 4 5 6 7 8 Dump truk Bull dozer Stamper Motor grader Tandem moller/kendaraan gandeng 2,5 ton Tandem moller/kendaraan gandeng 8-10 ton Whell loader Road roller 6-8 ton 67.830,-/jam 170.931,-/jam 4.462,-/jam 92.253,-/jam 28.845,-/jam 72.723,-/jam 131.440,-/jam 58.588,-/jam Dinas Pekerjaan Umum 9 Bus Pemerintah Daerah : - Umum - Sekolah 250.000,-/hari 150.000,-/hari Bagian Administrasi Umum Catatan : Biaya mobilisasi kendaraan/alat berat, BBM dan Supir ditanggung penyewa.
12. l.Gedung PIC No Jenis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 Ruangan 80.000,-/m²/Bulan Dinas Pariwisata/ UPT pada Dinas Pariwisata 2 Halaman Gedung untuk Parkir Kendaraan :
13. a.Untuk kendaraan penyewa : - Mobil - Motor
14. b.Untuk kendaraan tamu : - Mobil - Motor 600.000,-/Bulan 250.000,-/Bulan 2.000,-/Jam Pertama 3.000,-/Jam Seterusnya 2.000,-/Jam 3 Halaman Gedung untuk Penitipan :
15. a.Mobil
16. b.Motor 750.000,-/Bulan 300.000,-/Bulan 4 Halaman Gedung untuk Kantin 50.000,-/m²/Bulan 5 Aula dan Perlengkapan 200.000,-/Jam Dengan Kapasitas Maksimal 50 Orang 6 Sewa Ruang Lobby untuk Pernikahan 3.000.000,-/Hari
(2)Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 30 dihapus. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Ditetapkan di Curup Pada tanggal 24 Juli 2017 BUPATI REJANG LEBONG, ttd H. AHMAD HIJAZI Diundangkan di Curup Pada tanggal 24 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, ttd R. A. DENNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 120 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (2/37/2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, MAX PINAL, SH.M.Si Pembina / IV.a NIP. 19680511 200212 1 004 7

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011