DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Bengkulu berhubungan langsung terhadap berbagai permasalahan dan tantangan terbadap aspek perumaban dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar;
b.bahwa untuk mewujudkan efesiensi pemaofaatan ruang dan lahan bagi penyediaan rumab, dan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hunian perkotaan, roaka penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan rumah vertikal sesuai karakter ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta menampung kondisi kbusus daerah, dibentuk suatu regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka penyelenggaraan rumah susun, serta mewujudkan niroab susun yang layak huni dan terjangkau bagi masyara.kat Kabupaten Rejang Lebong;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Oaerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. BUPATI RE.JANG LEBONG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN TENTANG Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATD RE.JANG LEBORG NOMOR ~ T.AIIUN 2023 BUPATI REJANG LEBONG · PROVINSI BENGKULU ,,

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungao dan Pengelolaan Lingkungan H:idup (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252; •, ·~ Mengingat
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Peraturan Pemerintab Nomor 20 Tabun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor 39, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tabun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang Hibab kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 28 Tabun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); ,,«:
19.Peraturan Pem.erintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21.Peraturan Pemerintab Nomor 21 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Penyelenggaraan Rumab Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
23.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
24.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan;
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
26.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Pennukiman;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Formal di Daerah; . ' ..\ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republi.k Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republi.k Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana climaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 PERATURAN DAERAHTENTANGPENYELENGGARAAN RUMAHSUSUN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATIRE.JANGLEBONG Dengan Persetujuan Bersama

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
30.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
31.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembara.n Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134). •• Menetapkan . \
3.Pemerintah Daerab adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Kabupaten Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, keoamatan, dan kelurahan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PUPRPKPadalah Dinas PUPRPKPKabupaten Rejang Lebong.
9.Kepala Dinas PUPRPKP adalab Kepala Dinas PUPRPKPKabupaten Rejang Lebong.
10.Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
11.Pengelola Barang Milik Daerab yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalab pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barangmilik daerab.
12.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
13.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dibangun dengan suatu aturan yang jelas dan terbentuk suatu pola yang teratur dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan r.umah yang layak huni.
14.Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. .,•• • I
15.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
16.Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
17.Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
18.Rumab Susun Negara adalab rumah susun yang diroilik:inegara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana perobinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri.
19.Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
20.Penyelenggaraan Rumah Susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.
21.Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang, baik perseorangan atau badan usaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melakukan pembangunan rumah susun.
22.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk merobangun baru, mengubah luasan, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta perubahan lain yang mernbutuhkan perencanaan teknis,
23.Pengelola Rumah Susun adalah suatu badan hukum atau unit kerja yang bertugas untuk mengelola n1mah susun. • • ,.. \ dasar fisik lingkungan kawasan berfungsi
24.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Rumah Susun adalah unit kerja pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman yang ditunjuk untuk melaksanakan Iungsi pengelolaan Rumah Susun Umum milik Pemerintah Daerah.
25.Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sa:rusun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai Rumah Susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan hargajualnya.
26.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang seJanjutnya disingkat MBR adaJah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.
27.Prasarana adalah kelengkapan lingkungan yang memungkinkan perumahan dan permukiman serta industri dan perdagangan dapat sebagaimana mestinya.
28.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
29.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian,
30.Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
31.Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. ',,1

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pembangunan Rumah Susun.
(2)Perencanaan pembangunan Rumah Susun harus mencakup:
1. a.mitigasi bencana; dan
2. b.penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umu.m.
(3)Perencanaan pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.menyusun program kebutuhan dan kegiatan pembangunan Rumah Susun; dan
2. b.menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan Rumah Susun.
(4)Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tahunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB l1 PERENCANAAN

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Perencanaan
b.Pembangunan
c.Penguasaan, Pengbunian dan Pemanfaatan
d.Pengelolaan
e.Peningkatan Kualitas
f.Pengendalian
g.Pembinaan
h.Kelambagaan
1. 1.Pendanaan J· Peran Masyarakat

Pasal 2

32.Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pem bangunan Rumah Susun yang disahkan oleb pemerintah daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama beserta uraian NPP.
33.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun. •• ,,',

(1)Penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Umum diberikan kepada MBR untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun umum.
(2)Penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Negara rnilik Pemerintah Daerah clitujukan kepada pegawai negeri sipil golongan I dan golongan Il di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Khusus milik Pemerintah Daerab ditujukan kepada:
1. a.pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai burub atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
2. b.masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional;
3. c.masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

Pasal 4

(1)Pembangunan Rumah Susun terdiri atas:
1. a.Rumah Susun Umum;
2. b.Rumah Susun Negara; dan
3. c.Rumah Susun Khusus.
(2)Pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.bangunan Rumah Susun;
2. b.prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
3. c.mebel.
(3)Pelaku Pembangunan menyusun rencana biaya pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan Rumah Susun.

Pasal 3

(5)Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan Rumah Susun tingkat Daerah.
(6)Perencanaan pembangunan dan pengembangan Rum.ahSusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah Susun serta keterpaduan dengan prasarana, sarana, dan uti.litas umum. •, ,, ,I
(1)Pembangunan Rumah Susun harus memperhatikan kesediaan:
1. a.lokasi; dan
2. b.tanah.
(2)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
2. b.tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan Rumah Susun;
3. c.bebas dari bencana banjir dan longsor;
4. d.tidak melanggar garis sempadan bangunan, dan sungai;
5. e.tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
6. f.tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhao.
(3)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b harus memeouhi persyaratan:
1. a.luas tanah dapat meoampung pembangunan Rumah Susun sesuai dengan keterangan rencana kota;
2. b.tanah tidak dalam sengketa; dan
3. c.ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir, Umum PasaJ 5 ,. ·, ',
4. d.masyarakat sosial yang memerlukan kebutuhan khusus yaitu tenaga kesehatan, masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan;dan/atau
5. e.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
(1)Persyaratan ekologis pembangunao Rumab Susuo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mencakup keserasian dan keseimbangan Iungsi lingkungan.
(2)Pernbangunan rumah susun yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PEMBANGUNAN

Pasal 11

Persyaratan teknis pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruI b meliputi:

a.tats. bangunan yang meliputi ketentuan arsitektur serta ketentuan peruntukao dan intensitas; dan
b.keandalan bangunan yang meliputi ketentuan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pasal 10

Persyaratan administratif pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

a.status hak atas tanah; dan
b.PBG.

Pasal 9

(lJ Pelaku pembaogunao dalam membangun Rumab Susun harus mengikuti standar pembangunan Rumab Susun.

(2)Standar pembangunan Rumah Susun meliputi:
1. a.persyaratan admioistratif;
2. b.persyaratan teknis; dan
3. c.persyaratan ekologis. Bagiao Ketiga Standar Pembangunan

Pasal 8

Susun sebagaimana ditetapkan dengan rencana penyediaan tanab.

(2)Lokasi pembangunan Rumab dimaksud pada ayat (1) Keputusan Bupati. lokasi pembangunan Rumah Susun berdasarkan hasil studi kelayakan
(1)Penetapan dilakukan -,'·

Pasal 7

(1)Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebaga:i:mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {l) barus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan k:riteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.
(3)Dalam bal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pengubahan NPP, pengubahannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari Bupati.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Bengkulu berhubungan langsung terhadap berbagai permasalahan dan tantangan terbadap aspek perumaban dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar;
b.bahwa untuk mewujudkan efesiensi pemaofaatan ruang dan lahan bagi penyediaan rumab, dan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hunian perkotaan, roaka penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan rumah vertikal sesuai karakter ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta menampung kondisi kbusus daerah, dibentuk suatu regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka penyelenggaraan rumah susun, serta mewujudkan niroab susun yang layak huni dan terjangkau bagi masyara.kat Kabupaten Rejang Lebong;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Oaerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. BUPATI RE.JANG LEBONG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN TENTANG Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATD RE.JANG LEBORG NOMOR ~ T.AIIUN 2023 BUPATI REJANG LEBONG · PROVINSI BENGKULU ,,

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungao dan Pengelolaan Lingkungan H:idup (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252; •, ·~ Mengingat
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Peraturan Pemerintab Nomor 20 Tabun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor 39, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tabun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang Hibab kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 28 Tabun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); ,,«:
19.Peraturan Pem.erintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21.Peraturan Pemerintab Nomor 21 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Penyelenggaraan Rumab Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
23.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
24.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan;
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
26.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Pennukiman;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Formal di Daerah; . ' ..\ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republi.k Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republi.k Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana climaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 PERATURAN DAERAHTENTANGPENYELENGGARAAN RUMAHSUSUN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATIRE.JANGLEBONG Dengan Persetujuan Bersama

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
30.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
31.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembara.n Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134). •• Menetapkan . \
3.Pemerintah Daerab adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Kabupaten Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, keoamatan, dan kelurahan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PUPRPKPadalah Dinas PUPRPKPKabupaten Rejang Lebong.
9.Kepala Dinas PUPRPKP adalab Kepala Dinas PUPRPKPKabupaten Rejang Lebong.
10.Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
11.Pengelola Barang Milik Daerab yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalab pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barangmilik daerab.
12.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
13.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dibangun dengan suatu aturan yang jelas dan terbentuk suatu pola yang teratur dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan r.umah yang layak huni.
14.Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. .,•• • I
15.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
16.Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
17.Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
18.Rumab Susun Negara adalab rumah susun yang diroilik:inegara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana perobinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri.
19.Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
20.Penyelenggaraan Rumah Susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.
21.Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang, baik perseorangan atau badan usaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melakukan pembangunan rumah susun.
22.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk merobangun baru, mengubah luasan, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta perubahan lain yang mernbutuhkan perencanaan teknis,
23.Pengelola Rumah Susun adalah suatu badan hukum atau unit kerja yang bertugas untuk mengelola n1mah susun. • • ,.. \ dasar fisik lingkungan kawasan berfungsi
24.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Rumah Susun yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Rumah Susun adalah unit kerja pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman yang ditunjuk untuk melaksanakan Iungsi pengelolaan Rumah Susun Umum milik Pemerintah Daerah.
25.Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sa:rusun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai Rumah Susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan hargajualnya.
26.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang seJanjutnya disingkat MBR adaJah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.
27.Prasarana adalah kelengkapan lingkungan yang memungkinkan perumahan dan permukiman serta industri dan perdagangan dapat sebagaimana mestinya.
28.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
29.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian,
30.Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
31.Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. ',,1

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pembangunan Rumah Susun.
(2)Perencanaan pembangunan Rumah Susun harus mencakup:
1. a.mitigasi bencana; dan
2. b.penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umu.m.
(3)Perencanaan pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.menyusun program kebutuhan dan kegiatan pembangunan Rumah Susun; dan
2. b.menyusun perencanaan pembangunan dan pengembangan Rumah Susun.
(4)Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tahunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB l1 PERENCANAAN

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Perencanaan
b.Pembangunan
c.Penguasaan, Pengbunian dan Pemanfaatan
d.Pengelolaan
e.Peningkatan Kualitas
f.Pengendalian
g.Pembinaan
h.Kelambagaan
1. 1.Pendanaan J· Peran Masyarakat

Pasal 2

32.Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pem bangunan Rumah Susun yang disahkan oleb pemerintah daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama beserta uraian NPP.
33.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun. •• ,,',

(1)Penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Umum diberikan kepada MBR untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun umum.
(2)Penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Negara rnilik Pemerintah Daerah clitujukan kepada pegawai negeri sipil golongan I dan golongan Il di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Khusus milik Pemerintah Daerab ditujukan kepada:
1. a.pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai burub atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
2. b.masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional;
3. c.masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

Pasal 4

(1)Pembangunan Rumah Susun terdiri atas:
1. a.Rumah Susun Umum;
2. b.Rumah Susun Negara; dan
3. c.Rumah Susun Khusus.
(2)Pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.bangunan Rumah Susun;
2. b.prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
3. c.mebel.
(3)Pelaku Pembangunan menyusun rencana biaya pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan Rumah Susun.

Pasal 3

(5)Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan Rumah Susun tingkat Daerah.
(6)Perencanaan pembangunan dan pengembangan Rum.ahSusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah Susun serta keterpaduan dengan prasarana, sarana, dan uti.litas umum. •, ,, ,I
(1)Pembangunan Rumah Susun harus memperhatikan kesediaan:
1. a.lokasi; dan
2. b.tanah.
(2)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
2. b.tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan Rumah Susun;
3. c.bebas dari bencana banjir dan longsor;
4. d.tidak melanggar garis sempadan bangunan, dan sungai;
5. e.tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
6. f.tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhao.
(3)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b harus memeouhi persyaratan:
1. a.luas tanah dapat meoampung pembangunan Rumah Susun sesuai dengan keterangan rencana kota;
2. b.tanah tidak dalam sengketa; dan
3. c.ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir, Umum PasaJ 5 ,. ·, ',
4. d.masyarakat sosial yang memerlukan kebutuhan khusus yaitu tenaga kesehatan, masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan;dan/atau
5. e.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
(1)Persyaratan ekologis pembangunao Rumab Susuo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mencakup keserasian dan keseimbangan Iungsi lingkungan.
(2)Pernbangunan rumah susun yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PEMBANGUNAN

Pasal 11

Persyaratan teknis pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruI b meliputi:

a.tats. bangunan yang meliputi ketentuan arsitektur serta ketentuan peruntukao dan intensitas; dan
b.keandalan bangunan yang meliputi ketentuan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pasal 10

Persyaratan administratif pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

a.status hak atas tanah; dan
b.PBG.

Pasal 9

(lJ Pelaku pembaogunao dalam membangun Rumab Susun harus mengikuti standar pembangunan Rumab Susun.

(2)Standar pembangunan Rumah Susun meliputi:
1. a.persyaratan admioistratif;
2. b.persyaratan teknis; dan
3. c.persyaratan ekologis. Bagiao Ketiga Standar Pembangunan

Pasal 8

Susun sebagaimana ditetapkan dengan rencana penyediaan tanab.

(2)Lokasi pembangunan Rumab dimaksud pada ayat (1) Keputusan Bupati. lokasi pembangunan Rumah Susun berdasarkan hasil studi kelayakan
(1)Penetapan dilakukan -,'·

Pasal 7

(1)Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebaga:i:mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {l) barus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan k:riteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.
(3)Dalam bal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pengubahan NPP, pengubahannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari Bupati.