DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dimuat perubahan pasal 8, dan penghapusan pasal 33.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan dan penyediaan pasar, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pasar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Pasar, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
c.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan objek dan tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah untuk disesuaikan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 85). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 40 Seri C), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, ditetapkan sebagai berikut : 4
1. a.tarif retribusi berdasarkan perkalian ukuran luas dengan tarif pemakaian menurut klasifikasi pasar, yaitu sebagai berikut :
  1. 1.klasifikasi I a) golongan A Rp. 20.000,-/m²/bulan; b) golongan B Rp. 17.500,-/m²/bulan; c) golongan C Rp. 15.000,-/m²/bulan; d) golongan D Rp. 5.000,-/m²/bulan.
  2. 2.klasifikasi II a) golongan A Rp. 1.500,-/hari; b) golongan B Rp. 1.500,-/hari.
2. b.tarif retribusi perpanjangan sewa ruko/kios (pasar klasifikasi I), yaitu sebagai berikut:
  1. 1.golongan A Rp. 100.000,- /ruko/kios;
  2. 2.golongan B Rp. 75.000,- /ruko/kios;
  3. 3.golongan C Rp. 60.000,- /ruko/kios;
  4. 4.golongan D Rp. 50.000,- /ruko/kios.
3. c.tarif retribusi pemakaian pelataran pasar bagi pedagang kaki lima, yaitu Rp. 1.000/hari;
4. d.tarif retribusi MCK yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas pasar, yaitu sebagai berikut :
  1. 1.buang air kecil dan air besar yaitu Rp. 1.000,-/sekali pakai;
  2. 2.mandi yaitu Rp. 2.000,-/sekali pakai.
(2)Klasifikasi/golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel di bawah ini : No Klasifikasi Golongan Lokasi 1 I A Lantai I Pasar Bang Mego B 1. Lantai II Pasar Bang Mego

2.Ruko Pasar Atas
3.Kios Mini Pasar bang Mego C 1. Kios Pasar Atas
2.Kios Pasar De
3.Kios Pasar Simpang Bukit Kaba
4.Kios Pasar Padang Ulak Tanding D 1. Kios Pasar Kampung Melayu
2.Kios Pasar Kampung Baru
3.Kios Pasar Blitar
4.Kios Pasar Air Rusa
5.Kios Pasar Tebat Pulau
6.Kios Pasar Tradisional lainnya 2 II A 1. Los Pasar Atas
2.Auning/Semi Kios Pasar Bang Mego) B Pelataran Pasar Hewan

(3)Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah. 5
(4)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(5)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.Pasal 33 dihapus.

Pasal 33

Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Ditetapkan di Curup Pada tanggal 13 Agustus 2014 BUPATI REJANG LEBONG, ttd SUHERMAN Diundangkan di Curup Pada tanggal 24 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, ttd SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 95 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM, PRANOTO, SH.,M.Si NIP. 19651201 199603 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (3/2014) 6

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 33

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 33

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011