DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Dimuat ketentuan umum, asas, maksud, dan tujuan, kekerasan, hak- hak perempuan dan anak korban kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab, kelembagaan, pencegahan dan penanggulangan, pelayanan dan pemberdayaan, kerjasama dan kemitraan, rencana aksi daerah, pembinaan dan pengawasan, pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak memperoleh hasil yang optimal, serta dilaksanakan secara cepat, terencana, terpadu, menyeluruh dan terorganisasi dengan melibatkan seluruh unsur terkait di daerah, maka perlu adanya pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 2 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 );
11.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 ); 3
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19.Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
20.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak;
21.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
22.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
23.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak; 4
24.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 5
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, selanjutnya disingkat BKKBD, adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
11.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12.Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
13.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
14.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
15.Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak peraya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
16.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
17.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
18.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
19.Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan. 6
20.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
21.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
22.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
23.Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
24.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
25.Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
26.Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
27.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan.
28.Rencana Aksi Daerah, selanjutnya disingkat RAD, adalah merupakan landaan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
29.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
30.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
31.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
32.Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilaksanakan berdasarkan asas :

a.penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
d.kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak; dan
e.pemulihan hak sosial dan ekonomi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan atau penelantaran.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :

a.mencegah tindak kekerasan atau penelantaran terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
b.menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
c.melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
d.memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
e.memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan
f.mengupayakan perolehan ganti rugi/kompensasi atas kerugian yang diderita korban dari pelaku kekerasan.

BAB III

KEKERASAN

Pasal 5

(1)Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:
1. a.kekerasan fisik; 8
2. b.kekerasan psikis;
3. c.kekerasan seksual;
4. d.penelantaran;
5. e.eksploitasi; dan/atau
6. f.kekerasan lainnya.
(2)Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
(3)Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
(4)Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan karena :
1. a.perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
2. b.pemaksaan hubungan seksual;
3. c.pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
4. d.pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
(5)Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disebabkan karena:
1. a.perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
2. b.perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
3. c.perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
4. d.perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
(6)Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disebabkan karena :
1. a.perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. b.perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau 9
3. c.segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.
(7)Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disebabkan karena :
1. a.ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
2. b.pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 6

(1)Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, eksploitasi atau perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
(2)Perlindungan dan pelayanan pada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan;
2. b.penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman;
3. c.pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis dan paramedis;
4. d.pelayanan medikolegal untuk pembuktian dibidang hukum;
5. e.perlindungan oleh aparat penegak hukum;
6. f.pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban serta identifikasi kejadian;
7. g.penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
8. h.pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban;
9. i.bantuan pendampingan untuk proses hukum dan perolehan hak ganti rugi atau kompensasi;
10. j.jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (reintegrasi sosial); dan
11. k.pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
(3)Dalam hal korban adalah seorang anak, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan hak-hak khusus meliputi:
1. a.hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
2. b.hak pelayanan dasar;
3. c.hak perlindungan yang sama;
4. d.hak bebas dari berbagai stigma; 10
5. e.hak mendapatkan kebebasan; dan
6. f.hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan berupa perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama oleh:

a.pemerintah daerah;
b.masyarakat;
c.keluarga; dan
d.orang tua.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
1. a.melaksanakan kewajiban perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
3. c.melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
4. d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
5. e.menyediakan rumah singgah untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
6. f.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
7. g.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan secara terpadu oleh SKPD terkait.

Pasal 9

(1)kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
2. b.membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
3. c.melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
4. d.melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
5. e.melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban. 11
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
(4)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d dalam bentuk:

a.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b.mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
c.menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak; dan
d.dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sebagai wali anak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…