DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

regulasi_utama

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur maksud dan tujuan serta ruang lingkup manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong serta terwujudnya bangunan gedung, lingkungan dan daerah yang aman terhadap bahaya kebakaran, diperlukan adanya manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
17.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5.Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6.Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis dan/atau peristiwa berkobarnya api yang tidak dikehendaki yang berlansung cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan, dari bahan bakar padat dan cair atau uap/gas serta adanya pengoksidasi/oksigen dalam jumlah cukup dengan sumber nyala yang cukup untuk menyebabkan bencana kebakaran dan menimbulkan korban.
7.Bencana Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung, lahan/hutan dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian baik korban jiwa maupun harta benda sebagai akibat bencana kebakaran.
8.Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran.
9.Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka. 4
10.Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.
11.Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan.
12.Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengyupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
13.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya.
14.Bahan Berbahaya adalah bahan/zat atau campurannya yang bersifat mudah menyala/terbakar/eksplosif, korosif dan lain-lain yang karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
15.Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
16.Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan berbahaya.
17.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
18.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
19.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
20.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
21.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah prasarana umum untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.
22.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah prasarana umum untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar gas.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau sekumpulan orang atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
24.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
25.Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
26.Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya. 5
27.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
28.Akses bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
29.Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
30.Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang dipasang pada bangunan dan memerlukan ketersediaan daya/energi dalam pengoperasiannya, seperti sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), sistem pemadam kebakaran media kimia, baik yang dijalankan secara manual, seperti alat pemadam api ringan (APAR) maupun otomatis.
31.Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang dikonstruksi atau dipasang pada bangunan melalui pengaturan peryaratan bahan bangunan dan komponen struktur bangunan yang diwujudkan dalam ketentuan ketahanan api (fire resistance rating), kompartemenisasi, dan perlindungan bukaan.
32.Sistem Proteksi Total adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mengintegrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
33.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
34.Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran / polusi bahan berbahaya.
35.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
36.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
37.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
38.Satuan Relawan Kebakaran adalah orang atau anggota masyarakat di daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam kebakaran tingkat pertama.
39.Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing atau jenis yang menggunakan roda.
40.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
41.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran berukuran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya. 6
42.Hydrant Halaman adalah hydrant yang berada di luar bangunan dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 ( dua setengah ) inci.
43.Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar / pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
44.Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai sampai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.
45.Uji Mutu Bahan adalah uji sifat bahan bangunan termasuk interior bangunan terhadap api guna mengetahui perilaku dari bahan tersebut seperti sukar/mudahnya terbakar atau tersulut, sukar/mudahnya menjalarkan api, serta tingkat produksi asap yang terjadi, saat terkena paparan panas akibat kebakaran.
46.Uji Ketahanan Api (fire resistance test) adalah uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit / jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur waktu standar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan dan daerah yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta Dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :

a.manajemen pencegahan kebakaran; dan
b.manajemen penanggulangan kebakaran.

BAB III

MANAJEMEN PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 5

Setiap orang di Daerah wajib berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. 7

Pasal 6

(1)Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
1. a.menyediakan tempat isolasi tumpahan;
2. b.menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
3. c.menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
4. d.memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
(2)Setiap orang yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib :
1. a.menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
2. b.memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, produksi dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap kendaraan umum dan kendaraan khusus, wajib dilengkapi APAR dan/atau alat pemecah kaca yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan.
(2)Tanggung jawab untuk melengkapi APAR dan/atau alat pemecah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus.
(3)Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan umum dan kendaraan khusus, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan APAR dan/atau alat pemecah kaca pada kendaraan umum dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan yang meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya kebakaran dan bahaya petir.
(2)Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
(3)Setiap pemilik/pengelola bangunan gedung wajib:
1. a.menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (fire safety management);
2. b.membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
3. c.membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran (fire emergency plan). 8
(4)Tanggung jawab untuk melengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada pengembang dan/atau pemilik bangunan gedung.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban pemilik/pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan, wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan kebakaran.
(2)Setiap bangunan rumah tinggal yang berada dilingkungan permukiman yang tertata dan tidak tertata dapat melengkapi prasarana dan sarana pencegahan kebakaran minimal 1 (satu) unit APAR.
(3)Tanggung jawab untuk melengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada pengembang dan/atau pemilik bangunan perumahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pada bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet bertingkat yang memiliki ketinggian 3 (tiga) lantai ke atas, harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
(2)Apabila sarana jalan ke luar tersendiri tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar pada setiap unit bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet.
(3)Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau bangunan ruko berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
(4)Apabila digunakan jendela berteralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.
(5)Tanggung jawab untuk melengkapi peralatan deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada pemilik bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bangunan ruko atau bangunan ruko berderet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…