DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

regulasi_utama

Ringkasan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas pemakaian kekayaan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tabun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; /

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hu kum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9 . Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 120);
10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 120). diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Penggunaan Tanab No Peneeunaan 1 Penggunaan tanah tempat usaha/ berjualan yang tidak menetao
2. b.Balai Agung No Pemakaian I Perorangan 2 Sadan 3 Pemcrintah Daerah/Vertikal
3. c.Balai Pertemuan No J enis Fasilitas 1 Pemakaian Aula
4. d.Wisma Bukit Kaba No Jenis Fasilitas 1 Pemakaian Aula
5. e.Penyewaan Kursi/Tenda 3 Tarif (Rnl 5.000,•/m 2 /bulan Tarif (Rp} 1.000.000,-/hari 700.000,-/hari 500.000,-/hari Tarif (Rnl 350.000,•/hari Tarif {Rnl 200.000,•/hari Peneelola Umum Pene:elola Umum Penl!elola Umum Peneelola Umum / . / No Jertis Fasilitas Tarif(Rnl Pem,elola 1 Kursi plastik 1.500,-/buah/ hari Bagian 2 Kursi crut.ose 2.500,-/buah/hari Administrasi 3 Kursi VIP/jok 150.000,-/ set/hari Umum 4 Kursi plastik pakai sarung 2.000,-/buah/hari 5 Tenda ukuran 6m X 6m 200.000, -/ unit/ lokal/ hari 6 Panggung ukuran 4m X 4m 250.000,-/unit/hari 7 Tenda dan panggung utama 1.200.000,-/unit/hari ukuran 8m X 12m 8 Sound system 350.000,-/ setlhari
6. f.Balai Latihan Keschatan Masyarakat (BLKM) Cawang No Jcnis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 Gedung ruang belajar 150.000,-/ lokal/hari Dinas Kesebatan/ 2 Oedung serba guna 400.000,-/hari UPI' BLKM Cawang 3 Gedung n1am1: makan 200.000 -/hari
7. g.Gedung Diklat Serba Guna Danau Mas Harun Bastari No Jenis Fasilitas Tarif fRnl Penllelola 1 Ruang serba guna 500.000,-/hari Dinas Pariwisata / 2 Ruang teori/ belajar 100.000,-/unit/hari UPT pada Dinas 3 Ruang Aula Villa 150.000,-/hari Pariwisata Boul(envillc I Mess Pemda
8. h.Tanah di atas Danau Mas Harun Bastari No Jenis Fasilitas Tarif fRn\ Pem,elola 1 Sewa tanah/lahan 150.000,-/tahun Dinas Pariwisata/ untuk pertanian UP'r pada Dinas palawija, dengan Pariwisata ukuran 20 m x 20 m
9. i.Danau Mas Harun Bastari No Jertis Fasilitas 'farif /Rn\ Pen11elola 1 Sewa panggung 200.000,-/hari Dinas Pariwisata/ 2 Sewa panggung dan Sound 500.000,-/hari UP'l' pada Dinas System Pariwisata
10. j.Gedung Organisasi Wanita (GOW) No Jenis Fasilitas Tarif /Rn\ Penr,elola 1 Pemakaian ruangan/aula 250.000,-/hari Bagian Administrasi
11. k.Penyewaan Kendaraan/ Alat-Alat Berat No ,Jenis Kendaraan/ Alat-Alat Bcrat Tarif IRnl Pene:elola 1 Dump tni.k 10 ton 39.000,-/jam Dinas Pekcrjaan 2 Bull dozer 178.000,-/jam Umum dan3 Stamper 4.500,-/jam Penataan Ruang, 4 Motor grader 207.000,-/jam Perumaban dan5 Tandem roller 119.000,-/jam Kawasan 6 Whell loader 132.000,-/jam Pemu.kiman 7 Road roller 6-8 ton 59.000,-/jam 8 Excavator 199.000,-/iam 4 / / / 9 1'ronton - Jarak0 - 15Km 1.500.000,-/jam - Jarak 15 - 30 Km 2.000.000,-/jam - Jarak 30 - 45 Km 2.500.000,-/jam - Jarak 45 - 60 Km 3.000.000,-/jam - Jarak 60 - 75 Km 3.500.000,-/jam - Jarak 75 - 90 Km 4.000.000,-/iam 11 Bus Pemerintah Daerah : Bagian - Perorangan 1.500.000,-/hari Administrasi - Badan 1.400.000,-/hari Umum - Pcmerintah Daerah/Vertikal 1.300.000.-/hari I. Gedung PIC No Jenis Fasilitas Tarif !Rnl Pcnl!elola 1 Ruangan 80.000,-/ m 2 /Bulan Dinas 2 Halaman Gcdung untuk Parkir Pariwisata/ UPT pada Kendaraan:
12. a.Untuk kendaraan penyewa : Dinas Pariwisata - Mobil 600.000,-/Bulan - Motor 250.000,-/Bulan
13. b.Untuk kendaraan ta.mu : - Mobil 2.000,-/Jam Pertama 3 .000,-/Jam Seterusnya - Motor 2.000.-/Jam 3 Halaman Gedung untuk Penitipan:
14. a.Mobil 750.000,-/Bulan
15. b.Motor 300.000,-/ Bulan 4 Halaman Gedunu untuk Kantin 50.000.-/m 2 /Bulan 5 Aula dan Perlengkapan 200.000,-/Jam Dengan Kapasitas Maksimal 50 Oran11: 6 Sewa Ruang Lobby untuk 3.000.000,-/Hari Pemjkahan m.Peralatan Pemadam Kebakaran No J enis Fasilitas Tarif !Rnl Pen!!clola 1 Pemakafan Mobil Mobil Pompa Dinas dan Mobil Tangki : Pemadam
16. a.Bantuan khusus penjagaan 200.000,-/Jam/Unit Kebakaran yang bersifat komersial oleh swasta
17. b.Bantuan khusus penjagaan 150.000,-/Jam/Unit yang bersifat non komersial oleh swasta, atau yang d iselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lostansi Vertikal C. Bantuan memompa pada 150.000,-/Tangki (5m 3 )/ waktu berlangsungnya Unit bantuan khusus penjagaan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan b
18. d.Bantuan khusus memompa 125.000,-/Jam
19. e.Bantuan khusus memberikan 250.000,-/Tangki (Sm')/ air dcnRan mobil tan,:,ki Unit 2 Pemakaian mobil tangga dan motor pompa :
20. a.Mobil tan<T.P'B, rescue, 5 breakquirt, snokel : 1) Bcrsifat komersial 125.000,-/Jam 2) Bersifat non komersial 30.000,-/Jam
21. b.Motor pompa (penggunaao. 50.000,-/Jam kurang dari l jam, dihitung 1 iam)
(2)Penerirnaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan rnemperhatikan indeks harga dan perkembanga n perekonomian.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal Il Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat1~ran Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ReJang Lebong. Diundangkan di Curu.P Pada tanggal / oilcber 2019 SDAERAH ANGLEBONG, Ditetapkan di Curup Pada tanggal / Oi/oter 2019 ANG LEBONG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR /~I/ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINS! BENGKULU: ('f/~9/201') 6

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas pemakaian kekayaan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tabun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hu kum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9 . Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 120);
10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 120). diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Penggunaan Tanab No Peneeunaan 1 Penggunaan tanah tempat usaha/ berjualan yang tidak menetao
2. b.Balai Agung No Pemakaian I Perorangan 2 Sadan 3 Pemcrintah Daerah/Vertikal
3. c.Balai Pertemuan No J enis Fasilitas 1 Pemakaian Aula
4. d.Wisma Bukit Kaba No Jenis Fasilitas 1 Pemakaian Aula
5. e.Penyewaan Kursi/Tenda 3 Tarif (Rnl 5.000,•/m 2 /bulan Tarif (Rp} 1.000.000,-/hari 700.000,-/hari 500.000,-/hari Tarif (Rnl 350.000,•/hari Tarif {Rnl 200.000,•/hari Peneelola Umum Pene:elola Umum Penl!elola Umum Peneelola Umum / . / No Jertis Fasilitas Tarif(Rnl Pem,elola 1 Kursi plastik 1.500,-/buah/ hari Bagian 2 Kursi crut.ose 2.500,-/buah/hari Administrasi 3 Kursi VIP/jok 150.000,-/ set/hari Umum 4 Kursi plastik pakai sarung 2.000,-/buah/hari 5 Tenda ukuran 6m X 6m 200.000, -/ unit/ lokal/ hari 6 Panggung ukuran 4m X 4m 250.000,-/unit/hari 7 Tenda dan panggung utama 1.200.000,-/unit/hari ukuran 8m X 12m 8 Sound system 350.000,-/ setlhari
6. f.Balai Latihan Keschatan Masyarakat (BLKM) Cawang No Jcnis Fasilitas Tarif (Rp) Pengelola 1 Gedung ruang belajar 150.000,-/ lokal/hari Dinas Kesebatan/ 2 Oedung serba guna 400.000,-/hari UPI' BLKM Cawang 3 Gedung n1am1: makan 200.000 -/hari
7. g.Gedung Diklat Serba Guna Danau Mas Harun Bastari No Jenis Fasilitas Tarif fRnl Penllelola 1 Ruang serba guna 500.000,-/hari Dinas Pariwisata / 2 Ruang teori/ belajar 100.000,-/unit/hari UPT pada Dinas 3 Ruang Aula Villa 150.000,-/hari Pariwisata Boul(envillc I Mess Pemda
8. h.Tanah di atas Danau Mas Harun Bastari No Jenis Fasilitas Tarif fRn\ Pem,elola 1 Sewa tanah/lahan 150.000,-/tahun Dinas Pariwisata/ untuk pertanian UP'r pada Dinas palawija, dengan Pariwisata ukuran 20 m x 20 m
9. i.Danau Mas Harun Bastari No Jertis Fasilitas 'farif /Rn\ Pen11elola 1 Sewa panggung 200.000,-/hari Dinas Pariwisata/ 2 Sewa panggung dan Sound 500.000,-/hari UP'l' pada Dinas System Pariwisata
10. j.Gedung Organisasi Wanita (GOW) No Jenis Fasilitas Tarif /Rn\ Penr,elola 1 Pemakaian ruangan/aula 250.000,-/hari Bagian Administrasi
11. k.Penyewaan Kendaraan/ Alat-Alat Berat No ,Jenis Kendaraan/ Alat-Alat Bcrat Tarif IRnl Pene:elola 1 Dump tni.k 10 ton 39.000,-/jam Dinas Pekcrjaan 2 Bull dozer 178.000,-/jam Umum dan3 Stamper 4.500,-/jam Penataan Ruang, 4 Motor grader 207.000,-/jam Perumaban dan5 Tandem roller 119.000,-/jam Kawasan 6 Whell loader 132.000,-/jam Pemu.kiman 7 Road roller 6-8 ton 59.000,-/jam 8 Excavator 199.000,-/iam 4 / / / 9 1'ronton - Jarak0 - 15Km 1.500.000,-/jam - Jarak 15 - 30 Km 2.000.000,-/jam - Jarak 30 - 45 Km 2.500.000,-/jam - Jarak 45 - 60 Km 3.000.000,-/jam - Jarak 60 - 75 Km 3.500.000,-/jam - Jarak 75 - 90 Km 4.000.000,-/iam 11 Bus Pemerintah Daerah : Bagian - Perorangan 1.500.000,-/hari Administrasi - Badan 1.400.000,-/hari Umum - Pcmerintah Daerah/Vertikal 1.300.000.-/hari I. Gedung PIC No Jenis Fasilitas Tarif !Rnl Pcnl!elola 1 Ruangan 80.000,-/ m 2 /Bulan Dinas 2 Halaman Gcdung untuk Parkir Pariwisata/ UPT pada Kendaraan:
12. a.Untuk kendaraan penyewa : Dinas Pariwisata - Mobil 600.000,-/Bulan - Motor 250.000,-/Bulan
13. b.Untuk kendaraan ta.mu : - Mobil 2.000,-/Jam Pertama 3 .000,-/Jam Seterusnya - Motor 2.000.-/Jam 3 Halaman Gedung untuk Penitipan:
14. a.Mobil 750.000,-/Bulan
15. b.Motor 300.000,-/ Bulan 4 Halaman Gedunu untuk Kantin 50.000.-/m 2 /Bulan 5 Aula dan Perlengkapan 200.000,-/Jam Dengan Kapasitas Maksimal 50 Oran11: 6 Sewa Ruang Lobby untuk 3.000.000,-/Hari Pemjkahan m.Peralatan Pemadam Kebakaran No J enis Fasilitas Tarif !Rnl Pen!!clola 1 Pemakafan Mobil Mobil Pompa Dinas dan Mobil Tangki : Pemadam
16. a.Bantuan khusus penjagaan 200.000,-/Jam/Unit Kebakaran yang bersifat komersial oleh swasta
17. b.Bantuan khusus penjagaan 150.000,-/Jam/Unit yang bersifat non komersial oleh swasta, atau yang d iselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lostansi Vertikal C. Bantuan memompa pada 150.000,-/Tangki (5m 3 )/ waktu berlangsungnya Unit bantuan khusus penjagaan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan b
18. d.Bantuan khusus memompa 125.000,-/Jam
19. e.Bantuan khusus memberikan 250.000,-/Tangki (Sm')/ air dcnRan mobil tan,:,ki Unit 2 Pemakaian mobil tangga dan motor pompa :
20. a.Mobil tan<T.P'B, rescue, 5 breakquirt, snokel : 1) Bcrsifat komersial 125.000,-/Jam 2) Bersifat non komersial 30.000,-/Jam
21. b.Motor pompa (penggunaao. 50.000,-/Jam kurang dari l jam, dihitung 1 iam)
(2)Penerirnaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan rnemperhatikan indeks harga dan perkembanga n perekonomian.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal Il Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat1~ran Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ReJang Lebong. Diundangkan di Curu.P Pada tanggal / oilcber 2019 SDAERAH ANGLEBONG, Ditetapkan di Curup Pada tanggal / Oi/oter 2019 ANG LEBONG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR /~I/ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINS! BENGKULU: ('f/~9/201') 6