DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Berdasarkan Ketentuan Yang Mengenai Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Pihak Ketiga Lainnya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Ketiga lainnya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1982 Nomor 2 Seri D);
17.Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Bank Pembangunan Daerah Bengkulu menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1999 Nomor 2 Seri D);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Tahun 1987 Nomor 7 Seri D3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 86);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 Nomor 36 Seri E). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PIHAK KETIGA LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 5
10.Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah, antara lain pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, usaha koperasi, yayasan, swasta nasional dan/atau swasta asing yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
11.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15.Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan modal daerah pada BUMD.
16.Perseroan Terbatas Bank Bengkulu yang selanjutnya disebut Bank Bengkulu adalah Bank milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.
17.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rejang Lebong.
18.Perusahaan Daerah Rena Skalawi yang selanjutnya disingkat PD. Rena Skalawi adalah Perusahaan Daerah Rena Skalawi Kabupaten Rejang Lebong.
19.Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PKP-RI adalah Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :
1. a.kepastian hukum;
2. b.akuntabilitas;
3. c.kepastian nilai;
4. d.fungsional; dan
5. e.efisiensi.
(2)Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat 6 dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
(4)Asas kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
(5)Asas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BUMD atau Pihak Ketiga lainnya.
(6)Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD dan Pihak Ketiga lainnya;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal.

Pasal 4

Penyertaan modal bertujuan untuk :

a.memperkuat struktur permodalan sehingga diharapkan mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan menambah penerimaan pendapatan asli daerah;
c.meningkatkan daya saing dan perluasan wilayah usaha sesuai bidang usaha yang dilakukan BUMD dan Pihak Ketiga lainnya dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
d.meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas BUMD dan Pihak Ketiga lainnya dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah yang dapat menambah pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. 7

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

a.penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Bengkulu;
b.penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM;
c.penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Rena Skalawi; dan
d.penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PKP-RI.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya dapat berbentuk uang dan/atau barang yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berupa :
1. a.tanah dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.selain tanah dan/atau bangunan.
(3)Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

BAB V

PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk investasi permanen.
(2)Jumlah keseluruhan penyertaan modal yang telah diberikan Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebagai berikut:
1. a.penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Bengkulu yaitu sebesar Rp. 12.172.000.000,- (dua belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
2. b.penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM yaitu sebesar Rp. 23.991.008.785,25 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh lima sen);
3. c.penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Rena Skalawi yaitu sebesar Rp. 3.468.239.000 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
4. d.penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PKP-RI yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). 8

BAB VI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sekurang-kurangnya dengan mempertimbangkan :

a.kemampuan keuangan daerah;
b.keadaan atau kapasitas usaha BUMD dan Pihak Ketiga lainnya atas penyertaan modal daerah tahun anggaran sebelumnya, yang didasarkan atas laporan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah yang disampaikan BUMD dan Pihak Ketiga lainnya; dan
c.rasionalisasi kelayakan penambahan penyertaan modal daerah yang akan dilakukan.

Pasal 9

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Bengkulu direncanakan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
2. b.penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM direncanakan paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
3. c.penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Rena Skalawi direncanakan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
4. d.penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PKP-RI direncanakan paling banyak Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
(3)Besaran penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk jumlah penyertaan modal yang telah diberikan sebelumnya pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya.
(4)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.
(5)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sepanjang memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 9

Pasal 10

Dalam hal adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Pihak Ketiga lainnya diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal tahun sebelumnya.

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 11

(1)Bagian hasil usaha penyertaan modal berbentuk laba atau deviden menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas umum daerah dan dialokasikan dalam APBD.
(2)Tata cara dan besaran pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam perjanjian penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan BUMD dan Pihak Ketiga lainnya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…