DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, pengakuan, kesejahteraan dan non diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, pertisipasi dan transparansi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa, Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
c.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap masyarakat hukum adat dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak; 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penentapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
17.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan- Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1998 Nomor 4 Seri D.4);
18.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5.Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 4
6.Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
8.Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah, masyarakat hukum adat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
9.Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
10.Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung.
11.Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
12.Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat hukum adat, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
13.Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran hak adat dan hukum adat.
14.Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis, sosial, dan budaya dengan batas- batas tertentu yang dimiliki, didiami, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.kepastian hukum;
c.pengakuan;
d.kesetaraan dan non diskriminasi;
e.keberlanjutan lingkungan;
f.partisipasi; dan
g.transparansi.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bertujuan untuk :

a.menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum;
b.memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; 5
c.memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan; dan
d.menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat;
b.wilayah adat;
c.hak-hak masyarakat hukum adat;
d.kewajiban masyarakat hukum adat;
e.pembentukan panitia;
f.mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
g.tanggungjawab Pemerintah Daerah; dan
h.pembiayaan.

BAB III

KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

(1)Keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada ikatan keturunan (genealogis), ikatan wilayah (teritorial), dan ikatan keturunan-wilayah (geneologis-teritorial).
(2)Keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri:
1. a.masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
2. b.adanya kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
3. c.adanya wilayah hukum adat yang jelas; dan
4. d.adanya pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Pasal 6

(1)Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal usul.
(2)Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka.

BAB IV

WILAYAH ADAT

Pasal 7

(1)Wilayah adat meliputi wilayah desa atau kelurahan dan/atau gabungan antara dua atau beberapa desa atau kelurahan dalam Daerah.
(2)Wilayah adat ditentukan berdasarkan adat istiadat dan/atau hukum adat serta kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 8

Masyarakat hukum adat memiliki hak : 6

a.hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam;
b.hak atas pembangunan;
c.hak atas spiritual dan Kebudayaan;
d.hak atas lingkungan hidup; dan
e.hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.

Pasal 9

(1)Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun.
(2)Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun.
(3)Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun yang terkandung di dalam tanah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat.
(2)Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(3)Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat, kecuali terhadap hak perseorangan yang telah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(4)Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…