DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SASARAN BAB III PROGRAM BAB IV PELAKSANAAN BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI FORUM DAN TIM FASILITASI TJSLBU BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA BAB VIII PENGHARGAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB XII PELAPORAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV PENDANAAN BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

b.bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha dengan rencana program pembangunan Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan tatanan hukum yang mengatur penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha dengan program pembangunan Kabupaten Rejang Lebong;
a.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang perlu disinergikan dengan rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong; BUPATIREJANGLEBONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TANGGUNGJAWABSOSIALDANLINGKUNGANBADANUSAHA TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENREJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2025 BUPATI REJANG LEBONG PROVINSIBENGKULU
1. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 8.Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung J awab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5.Badan Usaha adalah kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada Masyarakat. BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIALDANLINGKUNGANBADANUSAHA. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENREJANGLEBONG dan BUPATIREJANGLEBONG
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1126);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kepastian hukum bagi Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSLBU;
b.mewujudkan penyelenggaraan TJSLBU yang terarah dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSLBU di Daerah;
b.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLBU;
c.menguatkan pengaturan TJSLBU yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Badan Usaha; dan
d.memberikan arahan kepada Badan Usaha atas pelaksanaan Program TJSLBU agar sesuai dengan program pem bangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 2

Pelaksanaan TJSLBU berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.akuntabilitas;
g.partisipasi;
h.profesionalitas;
1. 1.keterbukaan; J. berkelanjutan; dan
k.berwawasan lingkungan.
1. 6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. 7.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. 8.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam Badan Usaha maupun diluar Badan Usaha, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku Badan Usaha yang bersangkutan.
4. 9.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSLBU adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
5. 10.Tim Fasilitasi Forum TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLBU adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLBU di Daerah.

Pasal 8

TJSLBU paling sedikit meliputi bidang:

a.kesejahteraan sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.seni dan budaya;
e.keagamaan;

Pasal 7

Program TJSLBU disusun dengan berpedoman pada:

a.rencana kerja tahunan Badan Usaha;dan
b.arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

BAB III

PROGRAM kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ( 1) seseorang, kelompok, atau yang tidak layak secara

Pasal 6

diperuntukkan bagi memiliki kehidupan Sasaran TJSLBU masyarakat yang kemanusiaan. Tidak layak secara memiliki kriteria:

a.kemiskinan;
b.ketelantaran;
c.disabilitas;
d.keterpencilan;
e.tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
f.korban bencana; dan/ a tau
g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sasaran;
b.program;
c.pelaksanaan;
d.peran Pemerintah Daerah;
e.forum dan tim fasilitasi TJSLBU;
f.hak dan kewajiban Badan Usaha;
g.penghargaan;
h.peran serta masyarakat;
1. 1.pembinaan dan pengawasan; J. pemantauan dan evaluasi;
k.pelaporan;
1. 1.penyelesaian sengketa; dan
m.pendanaan.
c.meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Badan Usaha, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait dengan operasional Badan Usaha di Daerah; dan
d.menjalin hubungan baik Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 13

Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, Forum TJSLBU menyusun program TJSLBU dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSLBU di Daerah berperan untuk:

a.memberikan pemahaman kepada Badan Usaha mengenai pelaksanaan TJSLBU;
b.menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLBU dengan program Pemerintah Daerah;
c.merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daer ah;
d.memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLBU dalam pelaksanaan TJSLBU;
e.menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah rencana pembangunan Desa, Kelurahan dan/ a tau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLBU;
f.memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g.melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLBU. BABV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…