DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertambangan Rakyat. Dimuat ketentuan umum, asas dan tujuan, penggolongan bahan tambang, wilayah pertambangan rakyat, izin pertambangan rakyat, pengelolaan limbah, pelaksanaan pertambangan rakyat, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, perlindungan masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, berakhirnya izin pertambangan rakyat, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertambangan rakyat merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan luas wilayah pertambangan serta investasi yang terbatas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang tegas dan jelas, dalam rangka mengatur pengelolaan pertambangan rakyat di daerah agar pelaksanaannya dapat lebih tertib, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan, maka perlu adanya landasan hukum pengaturan tentang pertambangan rakyat;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain pembentukan peraturan perundang – undangan daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pertambangan Rakyat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam 2 Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7.Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong.
8.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong.
9.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
11.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
13.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
14.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 4
16.Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan sumber daya mineral yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong- royong dengan menggunakan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
17.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian rencana tata ruang nasional.
18.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
19.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
20.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
21.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
23.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
24.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
25.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
26.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27.Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
29.Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar di wilayah pertambangan rakyat.
30.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
31.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 5

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan pertambangan rakyat dikelola berasaskan:

a.manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah:

a.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
d.mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB III

PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG

Pasal 4

Penggolongan komoditas tambang dalam usaha pertambangan rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

a.mineral logam meliputi, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, aluminium, palladium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
b.mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
c.batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
d.Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5

(1)Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral.
(2)Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :
1. a.mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. b.mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. c.merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. d.luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
5. e.menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. f.merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
7. g.tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara; dan
8. h.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 6

(1)Bupati berkewajiban untuk mengumumkan mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
(2)Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
(4)Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh pertimbangan.
(5)Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
(6)WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik :
1. a.orang perseorangan;
2. b.kelompok masyarakat; dan/atau
3. c.koperasi.
(2)IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati. 7
(3)Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 8

(1)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan IPR kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk:
1. a.menandatangani IPR atas nama Bupati;
2. b.menolak permohonan IPR;
3. c.memberikan surat peringatan/teguran bagi IPR yang akan habis masa berlakunya dan melakukan pencabutan IPR; dan
4. d.kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap usaha Pertambangan Rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR

Pasal 10

(1)Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi:
1. a.persyaratan administratif;
2. b.persyaratan teknis; dan
3. c.persyaratan finansial.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
1. a.orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.foto copy kartu tanda penduduk;
  3. 3.foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
  4. 4.surat pernyataan yang memuat : a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
  5. 5.komoditas tambang yang dimohon; dan
  6. 6.surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
2. b.kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.foto copy kartu tanda penduduk;
  3. 3.foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
  4. 4.surat pernyataan yang memuat : a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
  5. 5.komoditas tambang yang dimohon; dan
  6. 6.surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 8
3. c.koperasi, paling sedikit meliputi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.nomor pokok wajib pajak;
  3. 3.foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
  4. 4.akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. 5.surat pernyataan yang memuat : a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
  6. 6.laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
  7. 7.komoditas tambang yang dimohon; dan
  8. 8.surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk lokasi kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada pada kawasan hutan, harus dilengkapi dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…