DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Dimuat tentang ketentuan umum, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, staf ahli, kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
12.Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Rejang Lebong.
13.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
14.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
15.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
16.Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
17.Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
18.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, serta bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 4
5. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 10.Dinas Perhubungan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan persandian;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta bidang energi dan sumber daya mineral;
13. 13.Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;
14. 14.Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, serta bidang kepemudaan dan olahraga;
15. 15.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang perindustrian;
16. 16.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan serta bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 5

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Curup Tipe A;
2. b.Kecamatan Curup Utara Tipe A;
3. c.Kecamatan Curup Selatan Tipe A;
4. d.Kecamatan Curup Timur Tipe A;
5. e.Kecamatan Curup Tengah Tipe A;
6. f.Kecamatan Bermani Ulu Tipe A;
7. g.Kecamatan Bermani Ulu Raya Tipe A;
8. h.Kecamatan Selupu Rejang Tipe A;
9. i.Kecamatan Sindang Kelingi Tipe A;
10. j.Kecamatan Padang Ulak Tanding Tipe A;
11. k.Kecamatan Kotapadang Tipe A;
12. l.Kecamatan Sindang Beliti Ilir Tipe A;
13. m.Kecamatan Sindang Beliti Ulu Tipe A;
14. n.Kecamatan Sindang Dataran Tipe A;
15. o.Kecamatan Binduriang Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tatakelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk dan Perangkat Daerah berbentuk rumah sakit, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
(3)Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…