DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Dimuat tentang ketentuan umum, penghaslian, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, serta ketentuan lain- lain mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 119). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan BUPATI REJANG LEBONG 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
6.Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
8.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.
11.Tunjangan keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas isteri atau suami dan anak kandung sesuai data yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.
12.Tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.
13.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong. 4
14.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.
15.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, atau badan kehormatan yang pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.
16.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang duduk dalam panitia kerja atau panitia khusus dan pajaknya dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.
17.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dan pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota APBD Kabupaten Rejang Lebong.
18.Tunjangan reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong setiap melaksanakan reses dan pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota APBD Kabupaten Rejang Lebong.
19.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan berupa uang yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pakaian dinas dan atribut.
20.Tunjangan perumahan adalah tunjangan berupa uang yang dibayar setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
21.Tunjangan transportasi Pimpinan DPRD adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
22.Tunjangan transportasi Anggota DPRD adalah tunjangan kesejahteraan berupa uang yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan kepada anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
23.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong sehari-hari.
24.Uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang sudah mengakhiri masa baktinya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, atau meninggal dunia sebelum berakhirnya masa baktinya. 5
25.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain;
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
9. i.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Jumlah uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Jumlah uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 6

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda atau badan kehormatan.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen). dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 9

(1)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen). dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah : 7
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali. dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan komunikasi intensif berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali. dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan reses berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…