DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Berdasarkan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Bupati Rejang lebong Menetapkan Peraturan Daerah Tentang KEPEMUDAAN.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka perlu dikembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerab tentang Kepemudaan.

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 1967 Nomor 19, tambah~ lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2628);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); - --~!..- ~•- ~-- .. Scanned with CamScanner
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksana.a n Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, s erta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. 9.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 ten tang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
8. 10.Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
9. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembent ukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 12.Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nornor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lernbaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; 2 ...
11. 13.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG dan Menetapkan Scanned with CamScanner BUPATI REJANG LEBONG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang diroak!':Ud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang meroasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
8.Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan ter batas, perseroan komanditer, perseroan Jainnya, Badan Usaha Milli< Negara (BUMN), atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
9.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan. 3 :...:..::.· ...~:i;_· -. I -· . . " "'"7" - -· - :-, , ...... 4__ . r - -- - .-,, ,·.- -- ·- Scanned with CamScanner
10.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
14.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
15.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melaku.kan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
17.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan sating menguntungkan.
18.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rejang Lebong.
19.Sistem informasi kepemudaan adalah layanan infonnasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
20.Prasarana adalah tempat atau ruang tennasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21.Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
22.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
23.Wirausaha Muda Pemula adalab wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
24.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Rencana Strategis Satuan Perangkat Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 4 { .... ~ - .. v..: ..... . .. . ~ - -_ -A;.i ::fJ Scanned with CamScanner
27.Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Pcmerintah Daerah dalam melaksanakan suatu tcma kcbijakan tertcntu.
28.Masyarakat adalah warga negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II

TUGAS, W[.;WENANG, DAN TANGGUNG JAWAB Pe:Me:RINTAH DAe:RAH Pasal 2 Pemerintah Dacrah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dun mcnctapkan kebijakan di Dacrah.

Pasal 3

Dalam rangka menyelcnggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan berupa:

a.Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Daerah, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Daerah.
b.Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah.

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab, antara lain:
1. a.menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional;
2. b.menetapkan rencana strategis pembangunan kcpemudaan;
3. c.mcnyusun rencana kerja pemerintah daerah;
4. d.mengkordinasikan program pcmbangunan kcpemudaan;
5. e.melaksanakan penyaclaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda dan kepemudaan; dan
6. f.melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. BABITI PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK P[.;MUDA

Pasal 5

(1)Pemuda berperan aktif scbagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam scgala aspek pembangunan. 5 Scanned with CamScanner
(2)
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual; dan
3. c.meningkatkan kesadaran hukum. Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, diwujudkan dengan:
4. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
5. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau Masyarakat;
6. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
7. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
8. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
9. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mengembangkan: perubahan huruf c,
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.kepedulian terhadap Masyarakat;
3. c.ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.olahraga, seni, dan budaya;
5. e.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
6. f.pendidikan kewirausahaan; dan
7. g.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 6

Tanggung jawab pemuda dalam pembangunan daerah, meliputi:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional;
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
h.meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda.

Pasal 7

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan 6 -- .,-.--ij~" .-.I • ' • - • ••"- ___. ---- - 1 • ' I , ,,, ·- - · :-1 t ·.-· .• ....., • ' ~ • __,. . - - -1 r I J ._;•. - ---- - -- Scanned with CamScanner
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawab.
(2)Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarab, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubaban lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/ atau Organisasi Kepemudaan.
(3)Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam:
1. a.rencana pembangunanjangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana strategis Perangkat Daerah;
4. d.rencana kerja Perangkat Daerah; dan
5. e.rencana aksi Daerah.
(4)Ketentuan lebih Ianjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati. BABY PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

(1)Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
1. a.penyadaran.;
2. b.pemberdayaan; dan
3. c.pengembangan.
(3)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerab, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
(4)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah. 7 Scarned with CamScanner ( l)
(2)011Rinn Kt•<l\111 I't'nyncl11r1111 Pnsnl I() P<•nyndm·nn sdmgnimnnn dimnksud dnl11m Pnanl 9 nynt
(2)hun1f 11 bcrupa gcrntrnn Pcmmlo dnlnm 11:;ipcl< idcologl, politik, hukum, ckonomi, sc>slnl lmdf\YU, pc:rtnhonnn, dnn kcnmnnnn d1ilmn mcmnhnmi dnn mcnyiknpl perulmhnn lingkung1111 strntcgis, bnik clomeslik mnupun globnl stirtn mcnccgnh rlnn mcnnngnni risiko. Pcnyndnrnn scbngnimnnn dimnksurl pndn difnsilitnsi oleh Pcmcrintah, Pcmcrintnh Mnsynrnkut, dnn Orgnnisnsi Kcpemudnnn. Pnsal 11 nynt (I) Dncrah,
(1)Pcnynrlarnn sebagnimnna dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1), diwujudlmn melalui:
1. a.pendidikan agama, budi pekerti, dnn akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsann;
3. c.penumbuhan kesadarnn Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat beta negara;
5. e.pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi;
7. g.penyiapan proses regenerasi di berbagai bldang; dan
8. h.pendidikan kesadaran hukum.
(2)Pelaksanaan penyadaran sebagaimana climaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam ben tuk:
1. a.kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
2. b.seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan Jokal;
3. c.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka rneningkatkan semangat Pemuda;
4. d.jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemnhaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
5. e.talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. f.pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
7. g.perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, balcat dan kemampuan Pemuda;
8. h.diseminasi kesadaran hukum;
9. i.pendidikan dan pelatihan bela negara;
10. j.perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas; 8 Scann d with CamScanner
(3)dari dan penya.kit Acquired Human Tmmuno
1. k.perlindungan Pemuda lmmu11odeficiency Virus Dejicie11cy StJndrome; dan
  1. 1.perlidungan Pemuda dari tindak kekerasan dan ra dl kalisme. J<ctentuan Jebih Janjut mengenai Penyadaran sebagahna na dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dcnga n Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pcmberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kuali tas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan di~i dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 13

(I) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan melalul:

a.peningkatan iman dan takwa;
b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan Daerah dan nasional;
d.peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
f.penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

(2)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagai.mana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan Daerah;
3. c.pemberian beasiswa;
4. d.pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
5. e.pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
6. f.pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
7. g.menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
8. h.pemilihan Wirausaha Muda Pemula dan/atau Pemuda berprestasi;
9. i.pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
10. j.partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal; dan
11. k.pembangunan smart city; I. peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya local dan nasional; dan
12. m.tumbuh kembangnya dialog Pemuda inklusif. 9 / Scdnned with CamScanner
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…