DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Sistem Informasi Manajemen Aset, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Layanan Umum, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah;
a.bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki barang milik daerah sebagai aset yang perlu diatur dan dioptimalkan untuk mendukung pelayanan pu blik dan kesejahteraan masyarakat dengan mendasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai; BUPATI REMBANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TENT ANG NOMOR 1 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG BUPATI REMBANG PROVINS! JAW A TENG AH Mengingat Menimbang

Mengingat

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6.
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lernbaran Daerah
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
20.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 'T'nl-.n..-. 2017 tenta ..... g.L a..L.J.U..L.L .LI (...\:, !l,Q...J.1l 7. Peraturan Pamerintah Nomor 12
16.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negars./Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nornor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang mernpunyai fungsi pelaksana pengelolaan Barang Milik Daerah.
9.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

8.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Rembang.
4.Bupati adalah Bupati Rembang.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang. sebagai unsur yang memimpm yang menjadi
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

24.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
23.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
22.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
21.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsibPerangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
18.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 1 7. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
16.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
15.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14.Pengurus Barang Pengelola ada1ah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
13.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
12.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
11.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
39.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
38.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
37.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.
36.lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
35.Penatausahaan adaiah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undan gan.
34.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
33.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
32.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik danj'atau kegunaan Barang Milik Daerah.
31.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula mcrupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
30.Hi bah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pu sat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pernerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
29.Tokar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seim bang.
28.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
27.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
26.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Sadan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.pejabat pengelolaan barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
1. 1.pemusnahan; J. penghapusan:
k.penatausahaan;
1. 1.pengawasan, dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum·
n.barang milik daerah berupa rumah negara; '
o.ganti rugi dan sanksi; dan
p.ketentuan lain-lain.

BAB I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 4

(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. b.Pengadaan;
3. c.Penggunaan;
4. d.Pemanfaatan;
5. e.Pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.Penilaian;
7. g.Pernindahtanganan;
8. h.Pemusnahan;
  1. 1.Penghapusan; J. Penatausahaan; dan
9. k.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

40.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

(2)Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang mernerlu kan per-setujuari Bupati;
(1)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 6

(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
2. b.Kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang yang mempunyai fungsi pelaksana pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. c.Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah yang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang;
4. d.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
5. e.Pengurus Barang Milik Daerah, yang terdiri dari: 1) Pengurus Barang Pengelola; 2) Pengurus Barang Pengguna; dan 3) Pcngurus Barang Pcmbantu.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.menyetujui usuI Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 5

(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. tanggung ,-1 r, .... ua.1.1ke ...w8nangan,, \ o .... naauna Barang danat mclimpahkan sebazian\ .1. J L ca,55,.u a. , \..1.CI.J:,I L , L, .1 .LL CU.L l::>4 4 jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 8

(2)Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalarn penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ a tau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  1. 1.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(1)Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

Pasal 7

d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f.melakukan koordinasi dalarn pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yaitu pejabat yang membidangi fungsi pelaksana pengelolaan barang rnilik daerah pada Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. ( 1) Pengguna Barang diban tu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

Pasal 10

(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Darang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan pcnghapusan barang milik dacrah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupatiatau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupatimelalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  1. 1.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan J. menyusun laporan barang milik daerah.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengelolaan Barang Milik Daerah.

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…