DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
4. 5.Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6.Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7.Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
11.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13.Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
14.Laporan Arus Kas adalah laporan kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
15.Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan keuangan terdiri atas:

a.laporan realisasi anggaran terdiri atas:
1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 3.rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
4. 4.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.laporan operasional;
d.laporan perubahan ekuitas;
e.neraca;
f.laporan arus kas;
g.catatan atas laporan keuangan;
h.daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.daftar rekapitulasi aset tetap;
n.daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.daftar dana cadangan daerah;
q.daftar kewajiban jangka pendek;
r.daftar kewajiban jangka panjang;
s.daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
1. 1.ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
2. 2.ikhtisar laporan keuangan (Laporan Rugi/Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

(1)Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
1. a.pendapatan daerah Rp1.895.230.116.762,57
2. b.belanja daerah Rp1.929.007.255.495,58 surplus/defisit Rp (33.777.138.733,01)
3. c.pembiayaan
  1. 1.penerimaan Rp 66.884.667.157,38
  2. 2.pengeluaran Rp 13.404.004.400,00 pembiayaan netto Rp 53.480.662.757,38 sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 19.703.524.024,37
(2)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp62.040.443.999,43 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah perubahan Rp1.957.270.560.762,00
2. b.realisasi Rp1.895.230.116.762,57 selisih kurang sejumlah Rp 62.040.443.999,43
(3)Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp84.280.139.066,42 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah perubahan Rp2.013.287.394.562,00
2. b.realisasi Rp1.929.007.255.495,58 selisih kurang sejumlah Rp 84.280.139.066,42
(4)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp22.239.695.066,99 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah perubahan Rp (56.016.833.800,00)
2. b.realisasi Rp (33.777.138.733,01) selisih lebih sejumlah Rp 22.239.695.066,99
(5)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu) sejumlah Rp2.784.545.116,62 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah perubahan Rp 69.669.212.274,00
2. b.realisasi Rp 66.884.667.157,38 selisih kurang sejumlah Rp 2.784.545.116,62
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 (dua) sejumlah Rp248.374.074,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah perubahan Rp 13.652.378.474,00
2. b.realisasi Rp 13.404.004.400,00 selisih kurang sejumlah Rp 248.374.074,00
(7)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp2.536.171.042,62 rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah perubahan Rp 56.016.833.800,00 b.Realis realisasi Rp 53.480.662.757,38 Selisi Selisih kurang sejumlah Rp 2.536.171.042,62
(8)Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
1. a.saldo anggaran lebih awal Rp 28.562.969.761,38
2. b.penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 28.562.969.761,38 sub total Rp 0,00
3. c.sisa lebih/kurang pembiayaan (silpa/sikpa) Rp 19.703.524.024,37 sub total Rp 19.703.524.024,37
4. d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00
5. e.lain-lain Rp 0,00
6. f.saldo anggaran lebih akhir Rp 19.703.524.024,37
(9)Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
1. a.pendapatan–laporan operasional Rp 1.665.392.887.893,37
2. b.beban–laporan operasional Rp 1.548.272.877.318,09
3. c.kegiatan non operasional – laporan operasional Rp 6.140.305.415,00
4. d.beban luar biasa Rp 1.198.000.000,00 surplus/defisit–laporan operasional Rp 109.781.705.160,28
(10)Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
1. a.ekuitas awal Rp 2.447.273.542.362,25
2. b.surplus/defisit laporan operasional Rp. 109.781.705.160,28
3. c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar Rp 7.385.346,04
  1. 1.koreksi penyisihan piutang Rp 992.026.887,04
  2. 2.koreksi aset tetap Rp (2.249.797.363,00)
  3. 3.koreksi akumulasi penyusutan aset tetap Rp 1.932.234.321,00
  4. 4.koreksi aset lainnya Rp (113.632.000,00)
  5. 5.koreksi kewajiban jangka pendek Rp 16.553.501,00
4. d.ekuitas akhir Rp 2.557.632.632.868,57
(11)Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
1. a.Jumlah Aset Rp 2.655.696.326.443,30
2. b.Jumlah Kewajiban Rp 98.063.693.574,73
3. c.Jumlah Ekuitas Rp 2.557.632.632.868,57
(12)Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
1. a.saldo kas awal per januari tahun 2023 Rp 28.583.578.399,38
2. b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 272.171.140.028,99
3. c.arus kas dari aktivitas investasi Rp (305.957.237.262,00)
4. d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 24.917.692.996,00
5. e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp 25.299.393,00
6. f.saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp 19.749.432.555,37

Pasal 4

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
  1. 1.Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. 2.Lampiran I. 2 : Ringkasan APBD menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  3. 3.Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
  4. 4.Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
15. o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
16. p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
20. t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:
  1. 1.Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
  2. 2.Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi/Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 5

(1)Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 20 Agustus 2024 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ Diundangkan di Rembang pada tanggal 20 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH (1 – 234 / 2024)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…