DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan KTR, Penyelenggaraan KTR, Pembinaan dan Pengawasan, Satuan Tugas Penegak KTR, Peran Serta Masayarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelen ggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan ur usan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otono m.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan o rganisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
5.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara kesel uruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebaga i bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan car a dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasu k cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanama n Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainny a, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yan g mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan t ambahan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
7.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan at au area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produ k tembakau.
9.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khu sus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10.Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab adalah orang yang karen a jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik mi lik pemerintah maupun swasta.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.keadilan
e.partisipatif;
f.keterpaduan; dan
g.kesadaran hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya akibat Rokok;
b.meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
c.membatasi kegiatan yang terkait dengan Rokok; dan
d.menekan pertumbuhan perokok pemula.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.penetapan KTR;
b.penyelenggaraan KTR;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pendanaan.

BAB IV

PENETAPAN KTR

Pasal 5

KTR di Daerah meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja; dan
g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a t erdiri atas:

a.tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
b.pusat kesehatan masyarakat;
c.pusat kesehatan masyarakat pembantu;
d.Pos Pelayanan Terpadu;
e.klinik;
f.rumah sakit;
g.apotek;
h.unit transfusi darah;
i.laboratorium kesehatan;
j.optikal; dan
k.fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.satuan pendidikan;
b.perguruan tinggi;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.bimbingan belajar;
f.tempat kursus;
g.pendidikan anak usia dini; dan
h.Taman Pendidikan Al-Quran.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri at as:

a.area bermain anak; dan
b.tempat penitipan anak.

Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a.masjid;
b.mushola;
c.langgar;
d.gereja;
e.kapel;
f.pura;
g.vihara; dan
h.klenteng. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

a.bus umum;
b.mobil penumpang umum;
c.kendaraan wisata;
d.angkutan anak sekolah;
e.angkutan karyawan; dan
f.angkutan tradisional.

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:

a.kantor pemerintah;
b.kantor milik pribadi/swasta; dan
c.pabrik.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…