DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rembang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa; Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa meningkatkan daya saing Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, perlu menyelenggarakan penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang; BUPATI REMBANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PENATAANDESA TENTANG NOMOR 10 TAHUN 2014 PERATURANDAERAH KABUPATENREMBANG BUPATI REMBANG PROVINS! JAWA TENGAH

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pasal 1

MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENREMBANG dan BUPATI REMBANG Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
18.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 1 7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hid up dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16.Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpm penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan berada di Kabupaten Rembang.
7.Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Rembang.
6.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Carn.at sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Rembang.
5.Bupati adalah Bupati Rembang.

(2)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa. ( 1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas oleh BPD Desa induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.

BAB I

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PENATAANDESA.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 3

(2)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(1)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasar atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 2

21.Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan desa.
19.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. {6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

(5)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) ka1i dalam masajabatan yang sama.
(4)Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan.
(3)Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
(2)Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.
(1)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) kepada Gubernur.

Pasal 8

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 7

{5) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan.

(4)Hasil Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
(3)Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(2)Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.Camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 6

{3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Lampiran peta batas wilayah Desa.
(1)Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubemur dan kode Desa dari Menteri.

Pasal 10

(7)Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubemur untuk dievaluasi.
(6)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
(5)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 ( enam) bulan sekali.
(1)Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(7)kepada:
1. a.Kepala Desa induk; dan
2. b.Bupati melalui Camat.

Pasal 9

(8)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Desa induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar-Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…