DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Penyelenggaraan SRA; PEndanaan; Penghargaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menuju sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan sekolah dan lingkungan yang ramah anak;
c.bahwa agar memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum terciptanya sekolah ramah anak maka diperlukan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sekolah Ramah Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 108);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi melalui upaya promotif, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, sistem data dan informasi anak oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
7.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
8.Anak Didik adalah anak yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SRA.
9.Tim Koordinasi Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SRA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan kebijakan SRA.
10.Alumni adalah anak didik yang telah lulus atau selesai menempuh pendidikan di sekolah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

SRA berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :

a.nondiskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi anak;
c.hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
d.penghormatan terhadap pandangan anak; dan
e.pengelolaan yang baik.

Pasal 3

Sekolah mengintegrasikan prinsip SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi, menjamin dan terselenggaranya SRA di Kabupaten Rembang.

BAB III

PENYELENGGARAAN SRA

Pasal 5

Penyelenggaraan SRA, meliputi :

a.kebijakan pelaksanaan SRA;
b.pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada hak anak;
c.pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
d.sarana dan prasarana SRA; dan
e.partisipasi anak, orang tua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, pengampu kepentingan lainnya, dan alumni.

Pasal 6

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan SRA.

Pasal 7

Kelembagaan meliputi :

a.memenuhi standar pelayanan minimal di satuan pendidikan;
b.memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap anak didik;
c.melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap anak didik;
d.melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
e.tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, konvensi hak anak, dan anak didik yang memerlukan perlindungan khusus;
f.memiliki program penyadaran dan dukungan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan anak didik untuk memahami gender, konvensi hak anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
g.memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
h.memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
i.memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
j.memastikan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di dalam proses pembelajaran;
k.mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran;
l.mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran; dan
m.memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi.

Pasal 8

Anggaran meliputi :

a.adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam meningkatkan gerak siswa bersatu mewujudkan SRA terintegrasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah;
b.tidak ada pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c.memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam menajemen berbasis sekolah dan rencana kerja dan anggaran sekolah tiap tahun.

Pasal 9

Pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

a.tersedia dokumen suplemen kurikulum di satuan pendidikan yang berorientasi hak anak;
b.perencanaan pendidikan yang berorientasi hak anak;
c.proses pembelajaran tidak bias gender, nondiskriminatif, memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal; dan
d.penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.

Pasal 10

Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a.pimpinan satuan pendidikan;
b.guru;
c.guru bimbingan konseling;
d.petugas perpustakaan;
e.tata usaha;
f.petugas keamanan;
g.petugas kebersihan;
h.komite satuan pendidikan;
i.pembimbing kegiatan ekstra kurikuler; dan
j.orang tua/wali.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…