DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum, nama, lambang dan tempat kedudukan, asas, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, modal, organ perumda air minum banyumili kabupaten rembang, pegawai perusahaan, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, rencana bisnis dan rencana kerja anggaran, perubahan rencana bisnis dan/ atau rencana kerja dan anggaran, operasional, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, pinjaman, pelaporan dewan pengawas dan direksi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, tarif, penggunaan laba, asosiasi, anak perusahaan, penugasan pemerintah daerah, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan,

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang;
a.bahwa dalam rangka penyediaan layanan air minum yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat sekaligus memberikan keuntungan bagi daerah perlu membentuk perusahaan umum daerah; BUPATI REMBANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BANYUMILI KABUPATEN REMBANG TENT ANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERATURANDAERAH KABUPATEN REMBANG BUPATI REMBANG PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang:
1. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
2. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
9. 6.Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
10. 5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha penyediaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. 3.Bupati adalah Bupati Rembang. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan Pemerintahan kewenangan daerah otonom. 2. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
13. 1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG Dengan Persetujuan Bersama

14.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

(2)Lambang Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan dewan pengawas dan KPM.
(1)Nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rem bang.

BAB I

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BANYUMILI KABUPATEN REMBANG.

Pasal 3

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

BAB III

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TI Rembang Tahun 1980 Nomor 2 Seri C) dengan segala perubahannya, berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 2

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

14.Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13.Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis perusahaan.
12.Rencana bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
11.Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter ku bik (m3) a tau satuan volume lainnya yang diberikan oleh perusahaan yang wajib dibayar oleh pelanggan.
10.Air minum adalah air bersih yang menjadi konsumsi air minum rumah tangga dan konsumsi lainnya melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
9.Pegawai adalah Pegawai perusahaan.
8.Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Dewan pengawas adalah perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.

(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
(1)Kegiatan usaha Perusahaan adalah :
1. a.menyelenggarakan pelayanan air minum bagi masyarakat dan dunia usaha;dan
2. b.kegiatan usaha lainnya yang terkait.

Pasal 7

KEGIATAN USAHA BABV Tujuan pendirian Perusahaan adalah:

a.terwujudnya pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
b.menunjang program pembangunan daerah;
c.tercapainya cakupan pelayanan air minum;
d.memperoleh keuntungan.

Pasal 6

Bagian Ketiga Tujuan Perusahaan didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum yang cuku p dan berkualitas bagi masyarakat, berperan serta dalam pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 5

Bagian Kedua Maksud Perusahaan dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kelestarian dan keberlanjutan.

Pasal 4

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) diatur dengan peraturan direksi atas persetujuan dewan pengawas.
(4)Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang dapat membentuk kantor unit di wilayah Kabupaten Rembang.
(3)Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
(2)Penyertaan modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(1)Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal Perusahaan dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan rencana bisnis perusahaan.

Pasal 11

(2)Penyertaan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(1)Dalam memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

(4)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(1)Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).

Pasal 9

MODAL

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…