DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dan uraiannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. BUPATI REMBANG, TENTANG PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN2015 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG PROVINS! JA WA TENGAH PERATURANDAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2015

6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712};
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502} sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
17.Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575};
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110};
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repub.lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585};
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593};
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
29.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran . Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72); (Rp. 195.668.500.334,00)Defisit Rp. l.481.899.399.672,00 Rp. 168.900.017.991,00 Rp.l.650.799.417.663,00 setelah
2.Belanja Daerah

a.Semula
b.Bertambah Jumlah Belanja perubahan Rp.1.293. 964.533.640,00 Rp. 161.166.383.689,00 setelah Rp.l.455.130.917.329,00 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rem bang Tahun Anggaran 2015 dengan rmcian sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan Daerah
a.Semula b.Bertambah Jumlah Pendapatan perubahan

Pasal 1

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN2015 MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENREMBANG dan BUPATI REMBANG Dengan Persetujuan Bersama

34.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor ·90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 1);
35.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rem bang Tahun 2014 Nomor 4). ,..

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. 1.Semula Rp. 6.404.000.000,00
2. 2.Berkurang ( Rp. 1.974.089.000,00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.429.911.000,00
b.Retribusi Daerah
1. 1.Semula Rp. 29.090.477.000,00
2. 2.Bertambah Rp. 665.623.500,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 29.756.100.500,00 (2} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
a.Pajak Daerah
1. 1.Semula Rp. -36.338.000.000,00
2. 2.Bertambah Rp. 685.ooo.ooo,oo Jumlah pajak daerah setelah Rp. 37 .023.000.000,00 perubahan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. 1.Semula Rp.292.322.110.640,00
2. 2.Bertambah Rp.103.684.360.360,00 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 396.006.471.000,00
b.Dana Perimbangan
1. 1.Semula Rp.819.451.224.000,00
2. 2.Bertambah Rp. 54.716.483.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 874.167.707.000,00

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp.182.191.199.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 2.765.540.329,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 184.956.739.329,00

Pasal 2

b.Pengeluaran 1). Semula Rp. 2.309.000.000,00 2). Bertambah Rp. 8.363.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.672.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah (-) perubahan Rp.195.668.500.334,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Rp. 0,00
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan 1). Semula Rp. 190.243.866.032,00 2). Bertambah Rp. 16.096.634.302,00 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.206.340.500.334,00 7
c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. 1.Semula Rp.228.657.307.640,00
2. 2.Bertambah Rp: 39.979.787.360,00 Jumlah dana Penyesuaian dan Rp.268.637.095.000,00 Otonomi Khusus setelah perubahan
b.Dana Bagi Hasil Pajak, Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. 1.Semula Rp. 62.172.513.000,00
2. 2.Bertambah Rp. 13.377.454.000,00 Jumlah dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya Rp. 75.549.967.000,00 setelah perubahan Rp. 1.492.290.000,00Jumlah Hibah setelah perubahan

(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri atas j.enis .pendapatan :
1. a.Hibah
  1. 1.Semula Rp. 1.492.290.000,00 2.Bertambah Rp. 0,00
2. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.Semula Rp.68.626.640.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.54.397.620.000,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 123.024.260.000,00
3. b.Dana Alokasi Umum
  1. 1.Semula Rp.723.091.447.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.723.091.447.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
  1. 1.Semula Rp 27.733.137.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 318.863.000,00 Jumlah dana bagi. hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 28.052.000.000,00
2. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp. 110.358.722.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 3.389.005.829,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. l 13.747.727.829,00
3. e.Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  1. 1.Semula Rp. 6.157.224.400,00
  2. 2.Bertambah Rp. 0,00 Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 6.157 .224.400,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp 4.130.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 1.165.670.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 5.295.670.0000,00
5. c.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp 46.151.753.000,00
  2. 2.Berkurang ( Rp. 2.820.587.200.00) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 43.331.165.800,00 37.000.000,00
6. b.Belanja Bunga
  1. 1.Semula Rp. 37.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 0.00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp.756.267.792.650,00
  2. 2.Bertambah Rp. 3.784.409.509,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.760.052.202.159,00
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp.550.710.527.911,00
  2. 2.Bertambah Rp.122.312.738.322.00 Jumlah Belanja Langsung setelah Rp.673.023.266.233,00 perubahan
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.Semula Rp.931.188.871.761,00
  2. 2.Bertambah Rp. 46.587.279.669.00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.977.776.151.430,00
2. e.Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah Rp. 50.327.119.000.0C Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 50.327.119.000,00

Pasal 3

b.Pengeluaran
1. 1.Semula Rp. 2.309.000.000,00
2. 2.Bertambah Rp. 8.363.000.000.00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.672.000.000,00

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Penerimaan
  1. 1.Semula Rp.l 90.243.866.032,00
  2. 2.Bertambah Rp. 16.096.634.302.00 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 206.340.500.334,00

Pasal 4

c.Belanja Modal
1. 1.Semula Rp.175.191.157.611,00
2. 2.Bertambah Rp. 59.025.125.169,00 Jumlah belanja Modal setelah perubahan Rp.234.216.282.780,00
b.Belanja Barang dan Jasa
1. 1.Semula Rp.267.215.874.700,00
2. 2.Bertambah Rp. 52.158.243.328,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp.319.374.118.028,00 perubahan
a.Belanja Pegawai
1. 1.Semula Rp.108.303.495.600,00
2. 2.Bertambah Rp. 11.129.369.825,00 Jumlah belanja pegawai setelah Rp.119.432.865.425,00 perubahan

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
1. g.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp 1.000.000.000,00
  2. 2.Berkurang Rp. 0,00 Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00
2. f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parati Politik
  1. 1.Semula Rp. 117.445.101.711,00
  2. 2.Bertambah Rp. 44.457.787.360,00 Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.161.902.889.071,00 10
  3. 9.Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
  4. 8.Lampiran VIIIDaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah; dan
  5. 7.Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
  6. 6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  7. 5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  8. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
  9. 3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  10. 2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
  11. 1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Pasal 5

b.Pembayaran Pokok Utang sejumlah
1. 1.Semula Rp. 55.000.000,00
2. 2.Bertambah Rp. 0,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 55.000.000,00

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 2.254.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 8.363;000.000,00 Jumlah penyertaan Modal (Investasi} Pemerintah Daerah setelah perubahan sejumlah Rp.10.617.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
  1. 1.Semula Rp.190.243.866.032,00
  2. 2.Bertambah Rp. 16.096.634.302,00 Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLP.A) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.206.340.500.334,00 11 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENREMBANG, PROVINS!JAWA TENGAH: 2 / 2015 HARISUSANTO LEMBARANDAERAHKABUPATENREMBANGTAHUN 2015 NOMOR2 Pj. SEKRETARISDAERAHKABUPATENREMBANG Diundangkan di Rembang pada tanggal 5 Nopember 2015 IONO Pj. BUPATIREMBANG Ditetapkan di Rembang pada tanggal 5 Nopember 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rem bang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

( 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

N N NN N NNNNNN ,.... N N IX f.- 0::::, ~ IX 0::::, z "' mc c c3 c3 < l""I z !i w co z ~ ~ z w Q. c .l9 m a. m -0 c & c .l9 m a. m -0 c & c, z ::::, Ill c, z !i :=-:: < 0 i::: < l""I z !i w co ::c ~ w < 0 !:1 Ill < z ~ Q. < 0 z w Q. ::c ~ c, z < >- ::c ~ w ~ z ~ ~ z w Q. z ... !i I z ... !i z i ::::, z < ::c ~ ::::, IX w Q. ~ 3 w c:o w Ill 0 0 0 0 0 0 o' o' o' 0 0 0 o· o o N ~. 8 ~ ~ st: ......; M,..... V'\ M O'I sr." ~ 0- ,.._: M ,.... N N co r-, o· 0 o'· 0 0 r-i: N r-, ~- !"")· ci: ..... ..... O O O O O 0 0 0 0 0 o· o· o' o' o' V O O O O \00000 Maior-:o MO'IOr--O V'l ovo $ o:iog °'~i::l~v MN1.0ai1.0 g;e:lMN ..... 0 0 0 o o_ o o ... .......t o"" 0 ,.... 0 O O'I \D ci " viO N O'I O V'\ st; 0 0 M 0 .-< 0 ~ r-, M ..... ci o:i V'\. 0 V'\ ..... ::c !i ~ ::::, l""I ...... Q. IX ........ z < ::c < co ::::, IX w Q. ::c s w tu Ill o o· o o o 0 0 0 0 0 ~ ~ ggg MMOV'l~ r-:aioo .... ,.... M O O .-. °'"~ ...... °' 01.0M\00- MV'\NV'\N .... O'!or--sr; V'I v r--aiv V'\ 00,MN v ..... ..... 0 0 o· O· ~ ..... r-, v \0 0 0 \0 O'I • M 0 0 0 0 0 0 0 0 o' o' o' o' 0 0 0 0 0 0 0 0 g [;; ~ ~ N 0\ 0 ,....t .-.Jair-:r-: O'I V M N '<1:Lf'l\DM ..... vi o:i ci r-, \D V'\ N 0 0 0 o: :;- :;- :;- ~ 1 0 0 0 O· 0 0 0 o: ,....: or-:o R s ~ ~ ,....: .-.J ,..... v \D V'\ O'IN ,....0 ~ 0 v COMM r-, N N N 00 r-,. ..... 0 0 000000 0 0 000000 M• o' °' o' o' o' o' ....; \D M v,oooor-- '° sr; .... oooov~ ~ ~ 8lgt2R~~ V,.... NO,...\DNOO ai 1.0 . .-.Jr-:.-.vir-:.-.J O'I r-, Lf'lMMO'IV'\0 r-, r-, ~ ""!N.-.C7! 0 ,.._:,O Mvil.O,... V'\ r-,.:.o -e- \D "! O'I r-, ..... ..... 0 0 o' O· 0 ci 0 ~ 0 0 ~ ..... 0 0 0 0 M LI') M N N '<f: \0 V'\ \D \D N 00 ~ ~ ~.v ai ..... ..... 0 0 0 o o o· o' o' o' 0 0 0 0 ~ ~: 00 \D o:i ,...: ..... O'I M ""! v v, 0 o. o' \D M· ci \D ""! v 00 \D ,...; 0 ..... 0 0 0 0 0000 o· o' o· o· 0 \D O ~ ""! 0 v r-, ai v, 00 ..... v r-,. ..... ,...: ai ,...: r-, r-, N M C7! M ,...; °' ci,.... M v, 0 0 0 0 0 0 o' N• v,· N N M 00 ~ $ r-, M .-.J ai ,.... N M ,.... .-.J ,.... N ,.... ..... 000000·0 0000000· °' °' o· o· o' °' o·00 N OOON.O "!MOV'lOOO~ MOOMaiviM OOVONOOOOO M Lf'l O\D~O st;. "° vi vivivai '°'° \D oo.or--oo,.... ..... r-, '°'°O'!""! r-, \6 N .::,M ~ ..... c m E m ro J: O N 00 0 O Lf'l V O o' ....- ,.._.- o' N _. ~ O O OO.,....NOU1 VO v,o.-.NOCO ::f v,· 0• o' e ~ o' ~ N °' N ID ID °' M 0 N 0 N Ll'I ID .... v v .... 0 0 .... 0 c: ~ °' M• ..,.- ai ai N' .... 0 ..,.- 0 ro '"' ID .... M ID ,.._ E 0 M M (.l) ro z ro ~ J: ::::) 0 0 s 0 0 0 0 0 0 0 :.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {.!) ell! ai °' N• .-J' N' o' o' a· N• o' 11,1 N ID 0 0 0 0 0 0 z 0 UI M .... ""! M M 0 0 ""! <( z._, "" Ll'I v st' st' 0 0 v co - v N M M M 0 0 M ~ N .... ID ID ID ~ ~ ~ :c a.i in M ID ID M M M "" '"' Ll'I N M °' °' ID ID M UI Q. II) ..... 0 r-, 0 0 ""! M r-, ~ <( J: ell! r-i °' t:.. ID ID CX) a.i " ._, <( 2 "" Ll'I Ll'I .... .... ~ a.. 0 ... ~ ::::, :..:: < } , ..11,1 co ::::, a: " UI V') < i5:' Q. ~ a: ...--. 0 0 -~0 0 0 0 0 0 0 0 - ::,; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :, 0) z z ai o' ..,.- ..,.- ..,.- 0 o' 0 <r 0 ,_ ~ <( .. "" N CX) M M M 0 0 0 M <( < z ::, !: " :c 0 r-, M ""! M 0 0 ~ M' CD 0 w :c 0 - "" a.i r-i 0 0 0 0 0 0 0 <( ~ ,_ ci - M UI ..... CX) 0 0 0 0 0 0 0 .., w II) %z ..... N Ll'I Ll'I Ll'I 0 0 ~ Ll'I - <( <[ <l ::::) st' ID a.i 0 0 r-i " Ll'I a.i UI (/) "' UI 0 ... ell! r-, .... ID -e- v r-, .... Ll'I ID Q. < 4. < (/) 11,1 ,:f' M N ID M M ID ID ~ II)! Q. °' st' in ID ID 0 0 Ll'I !.: :c ..... M °' 0 0 .... ...... °' :5 M N ...... N N ...... ..__, 11,1 '"' tuQ. ell! Ill ._, :c :5 0 0 s 0 0 0 0 0 0 0 J: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ::::) z 0 ,....,- .-J' N' .-J' o' o' 0 .-J' o' I"'\ "" 0 ...... M M M 0 0 0 M ::c r-, ~ 0 0 0 0 0 ~ 0 -e st' r-, ID ID ID 0 0 0 ID co r-, Ll'I ID ID ID 0 0 0 ID ::::) CX) ~ CX) CX) CX) 0 0 0 CX) ell! in ...... "' "" "" °' v Ll'I st' 11,1 ...... °' M v v 0 Ll'I Ll'I M l"'I N ...... °' N N ""! N °'Q. " in " 0 0 N r-i " J: ID r-, CX) °' °' CX) N ...... ...... .... .... .... ::::) ..__, ...... 11,1 co 11,1 Ill '"' 0 z t:; ~ ~Ill ... z u.. z 11,1 11,1 0 z :.: ._, ~ ell! - 11,1 ~ co Ill z::::) ... ::::)...... UI Q. J: :c a= "" ::::) 11,1 I-Q. Ill z ~ "" e ro (.l) >- z c: ""E :, z aj ~.0 Q) >Vl "" c: ... z e s: UI "" ro e J: ... N O> Q) 11,1 ~ O> ro Q.c: 0 ::::) <( :c s: ::c :c c: ~ 2 ... ::, co ~ s: c: 11,1 ~ 11,1 ·c: ...... 11,1 "" Q) "" c: 0 E ""Q) Ill Q ~ z CL ... z ro ~ ...--. Ill O> "vi ~ O> roc: > ...., O> [ll > <( "" Ill c:Q) ro "' c: ... > 2 ....... ::c ... ro co .s :::) co O> J:c: ~ J: c: ..__, -""- ro ::, 11,1 ro 0 u 11,1 ...., Q. -""- O> 11,1 Q. :E -g 0 c: ro "" ... z ~ CL 0 z Q) ~~ -g CL c: ~ z ~ c: ~ ~ .c "" ro ~ :0 ~ ro ro ro J: ::::) >- ~ ro ·c ·c ... ...... Q) .0 a= 11,1 ~ Ero ro "" 11,1 [ll (.l) ~ ~ ... z vi z Q) Q) co CL CL J: 11,1 11,1 0 Q. Q. a:, 11,1 0.. Q. < z <:,:: <a:, ::::, ~!5 "' N M .... N M w a.. z J: a= ,-4 N N .... ...... N N N ~ 0::::> ,l! z N N M M M M M M (.!) z o1

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…