DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Layanan Transportasi, Pembebasan, Pemberian Layanan Kesehatan, Penunjang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang;

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji transportasi jamaah haji dari daerah asal ke ernbarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah; Menimbang BUPATIREMBANG, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA PENYELENGGARAANIBADAHHAJJ DI KABUPATENREMBANG TENTANG NOMOR /2, TAHUN2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG BUPATI REMBANG PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANIBADAH HAJJ DI KABUPATENREMBANG. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENREMBANG dan BUPATI REMBANG
1. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Rem bang Nomor 128);
2. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Pera tu ran Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. 8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keemapat atas Pera tu ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a.meningkatkan layanan kepada jemaah haji;
b.menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada jemaah haji serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Pasal 2

MAKSUDDANTUJUAN

11.Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
10.Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
9.Debarkasi adalah ternpat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
8.Embarkasi adalah tempat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
7.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan/ atau dari Debarkasi ke Daerah.
6.Jamaah haji adalah jemaah haji reguler Kabupaten Rembang.
5.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Rembang. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

(2)Layanan kesehatan terdiri atas :
1. a.eek kehamilan;
(1)Pemerintah Daerah membebaskan biaya/retribusi layanan kesehatan bagi jemaah haji di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dan Puskesmas di Kabupaten Rembang.

Pasal 7

PEMBEBASAN PEMBERIAN LAYANANKESEHATAN BABV

(2)Biaya penyelenggaraan transportasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(1)Layanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(5)Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas layanan, kepastian layanan, keselamatan dan keamanan.
(3)Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
(2)Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pemberangkatan jemaah haji dan bagasi dari daerah ke embarkasi;
2. b.pemulangan jemaah haji dan bagasi dari debarkasi ke daerah.
(1)Pemerintah Daerah menyediakan layanan transportasi darat kepada jemaah haji.

Pasal 5

LAYANANTRANSPORTASI

a.layanan transportasi
b.pembebasan pemberian layanan kesehatan
c.penunjang penyelenggaraan ibadah haji

BAB IV

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 4

(4)Pengangkatan petugas yang menyertai jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.memberikan pelayanan secara um um pada jamaah haji;
2. b.memberikan bimbingan ibadah kepadajemaah haji;
3. c.memberikan pelayanan kesehatan kepadajemaah haji;
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :
1. a.Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
2. b.Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)
(1)Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertaijemaah haji.

BAB III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Pembentukan, tugas dan tanggungjawab Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(3)Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk melakukan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
(2)Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
(1)Bupati membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan ibadah haji.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…