DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.009.262.554.829,00,- (dua triliun sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah). Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.014.262.554.829,- (dua triliun empat belas milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.009.262.554.829,00
b.Belanja Daerah Rp2.014.262.554.829,00 Defisit/Surplus Rp(5.000.000.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp5.000.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp0,00 Pembiayaan Netto Rp5.000.000.000,00
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.009.262.554.829,00,- (dua triliun sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer;

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp442.486.746.792,00,- (empat ratus empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.386.000.000,00,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.054.000.000,00,- (dua puluh lima milyar lima puluh empat juta rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.317.551.792,00,-(tiga belas milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp226.729.195.000,00,- (dua ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.566.775.808.037,00,- (satu triliun lima ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.470.797.265.000,00,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.978.543.037,00,- (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.014.262.554.829,- (dua triliun empat belas milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara huruf a direncanakan Rp1.422.448.618.305,00,- (satu triliun empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp935.031.434.933,00,- (sembilan ratus tiga puluh lima milyar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.911.276.222,00 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.877.585.550,00,- (seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.628.321.600,00,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp215.245.475.950,00 (dua ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.644.835.550,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). .
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.478.627.000,00 (enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(5)Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.415.931.000,00,- (seratus tujuh milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(6)Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp656.082.400,00,- (enam ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp373.568.460.574,00,- (tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.013.909.574,00,- (tiga belas milyar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.554.551.000,00,- (tiga ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…