DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 83);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 83), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negera Indonesia.
12.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada kantor yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status terbatas menjadi tinggal tetap.
15.Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
16.Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
17.Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19.Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NlK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk lndonesia.
20.Kartu Keluarga yang selanlutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21.Kepala Keluarga adalah:

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri;atau
c.kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 22.Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
2. 23.Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
3. 24.KTP WNI adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk Penduduk Warga Negara Indonesia.
4. 25.KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk Penduduk Warga Negara Asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan Persyaratan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
5. 26.Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayananan.
6. 27.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah penduduk yang diperuntukkan bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.
7. 28.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnva disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari Luar Negeri yang diperuntukkan bagi penduduk yang baru pulang bekerja dari Luar Negeri.
8. 29.Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang lzin Tinggal Terbatas.
9. 30.Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di Kabupaten Rembang namun tidak menjadi penduduk Rembang.
10. 31.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi pelaksana, yang dari dasar pencatatan tersebut diatas diterbitkan kutipan Akta Catatan Sipil.
11. 32.Akta Catatan Sipil adalah catatan autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang.
12. 33.Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan/sertifikat.
13. 34.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
14. 35.Catatan Pinggir adalah keterangan perubahan pada akta-akta catatan sipil yang dituliskan pada tepi akta atau sebaliknya yang masih menjadi satu kesatuan dan ditandatangani oleh Kepala lnstansi Pelaksana.
15. 36.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
16. 37.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
17. 38.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
18. 39.Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
19. 40.dihapus
20. 41.dihapus
21. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Obyek pendaftaran penduduk adalah pemberian pelayanan di bidang kependudukan yang meliputi:

a.NIK;
b.KK;
c.KTP- el;
d.Surat Keterangan Pindah Penduduk;
e.SKTT;
f.S K T S ;
g.S K P L ;
h.SKDLN;
i.Akta Pencatatan Sipil; dan
j.Informasi Data Kependudukan.
1. 3.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI PELAKSANA
2. 4.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangannya meliputi:

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3B

(1)Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
1. a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional, kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Tata cara pencatatan pada Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Desa/Kelurahan dan Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(1a)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
1. a.surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan;
2. b.fotocopy KTP-el bersangkutan;
3. c.fotocopy akta kelahiran/akta perkawinan yang bersangkutan;
4. d.fotocopy dokumen imigrasi bagi WNA;
5. e.menghadapkan/menghadirkan 2 (dua) orang saksi;
6. f.melampirkan silsilah/gelar kebangsawanan bagi yang memiliki.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5)Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

7.Pasal 10 Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib melapor kepada Instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
(2)Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
(3)Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
(4)Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

8.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Klasifikasi pindah datang penduduk meliputi:
1. a.klasifikasi 1 dalam satu Desa/Kelurahan, surat pindah datang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan;
2. b.klasifikasi 2 antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, surat pindah datang ditanda tangani oleh Camat;
3. c.klasifikasi 3 antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, surat keterangan pindah datang ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi pelaksana;
4. d.klasifikasi 4 antar Kabupaten dalam satu provinsi, surat pindah datang ditanda tangani oleh Kepala Instansi pelaksana;
5. e.klasifikasi 5 antar provinsi dalam wilayah Indonesia surat pindah datang ditanda tangani oleh Kepala Instansi pelaksana.
(2)Jenis Kepindahan Penduduk dibedakan sebagai berikut :
1. a.kepala keluarga;
2. b.kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
3. c.kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
4. d.hanya anggota keluarga.
  1. 9.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

KK ditandatangani oleh Kepala Instansi pelaksana.

10.Ketentuan Pasal 17 diubah, ayat (2),ayat (4) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)Dihapus.
(3)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(4)Dihapus.
(5)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.

11.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3A

Pasal 3B

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3A

Pasal 3B

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019