1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negera Indonesia.
12.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada kantor yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status terbatas menjadi tinggal tetap.
15.Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
16.Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
17.Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19.Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NlK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk lndonesia.
20.Kartu Keluarga yang selanlutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21.Kepala Keluarga adalah:
22.Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
23.Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
24.KTP WNI adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk Penduduk Warga Negara Indonesia.
25.KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk Penduduk Warga Negara Asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan Persyaratan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
26.Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayananan.
27.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah penduduk yang diperuntukkan bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.
28.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnva disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari Luar Negeri yang diperuntukkan bagi penduduk yang baru pulang bekerja dari Luar Negeri.
29.Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang lzin Tinggal Terbatas.
30.Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di Kabupaten Rembang namun tidak menjadi penduduk Rembang.
31.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi pelaksana, yang dari dasar pencatatan tersebut diatas diterbitkan kutipan Akta Catatan Sipil.
32.Akta Catatan Sipil adalah catatan autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang.
33.Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan/sertifikat.
34.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
35.Catatan Pinggir adalah keterangan perubahan pada akta-akta catatan sipil yang dituliskan pada tepi akta atau sebaliknya yang masih menjadi satu kesatuan dan ditandatangani oleh Kepala lnstansi Pelaksana.
36.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
37.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
38.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
39.Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
40.dihapus
41.dihapus
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: