DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, maksud dan Tujuan, Usaha Jasa Konstruksi, Pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, Tanda Datar Usaha Orang Perseorangan, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha, Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah yang Memberikan Izin Usaha, Pengawasan dan Pemberdayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;

d.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan mengenai perizinan usaha jasa konstruksi;
c.bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Rembang diperlukan penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
b.bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan jasa konstruksi; Menimbang: a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah; BUPATT REMBANG, DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA PERIZINAN USAHAJASA KONSTRUKSI TENTANG NOMOR 3 TAHUN2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG BUPATI REMBANG PROVINS! JAWA TENGAH Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKJLANRAKYATDAERAH KABUPATENREMBANG dan BUPATI REMBANG
1. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
5. 7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. 11.Sertifikat ada1ah :
a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ a tau keterampilan tertentu dan/ a tau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 10.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
2. 9.Tanda Daftar Usaha perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
3. 8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut izm usaha adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
4. 7.Lembaga adalah lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi.
5. 6.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
6. 5.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/ a tau pekerjaan konstruksi.
7. 4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
8. 3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. 2.Bupati adalah Bupati Rembang. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
10. 1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pasal 1

MEMUTUSKAN : Menetapkan

(1)Sifat usaha jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.

BAB I

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 6

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:

a.usaha jasa konsultasi konstruksi;
b.usaha pekerjaan konstruksi; dan
c.usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pasal 5

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian izin usaha sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah mi untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian izin usaha.

Pasal 3

Pemberian izin usaha berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat.

Pasal 2

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

14.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
13.Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/ atau kedudukan/ alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usahajasa konstruksi.

(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembangunan;
2. b.pemeliharaan;
3. c.pembongkaran; dan/atau
4. d.pembangunan kembali.
(3)Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.instalasi;
2. b.konstruksi khusus;
3. c.konstruksi prapabrikasi;
4. d.penyelesaian bangunan; dan
5. e.penyewaan peralatan.
(2)Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sipil.
(1)Sifat usaha pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.

Pasal 7

(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.survei;
2. b.pengujian teknis; dan/ a tau
3. c.analisis
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengkajian;
2. b.perencanaan;
3. c.perancangan;
4. d.pengawasan;dan/atau
5. e.manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(3)Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b antara lain:
1. a.konsultasi ilmiah dan teknis; dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(2)Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa;
3. c.rekayasa terpadu;dan
4. d.arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(4)Klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan yang tercan tum dalam Sertifikat Badan Usaha.
(3)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(2)Setiap badan usaha jasa konstruksi sebagimana dimaksud pada Pasal 9 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.
(1)Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.

Pasal 11

(2)Penetapan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
1. a.penjualan tahunan;
2. b.kemampuan keuangan;
3. c.ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
4. d.kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
(1)Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terdiri atas:
1. a.kecil;
2. b.Menengah; dan
3. c.besar.

Pasal 10

Usaha jasa konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 9

(2)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rancang bangun; dan
2. b.perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
(1)Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sipil.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…