DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dana cadangan. prinsip dana cadangan, tujuan dana cadangan, besaran dan sumber dana cadangan, penganggaran dan penempatan dana cadangan, penggunaan dana cadangan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
5.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendanai kegiatan Pemilihan.

BAB III

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 3

Prinsip Dana Cadangan:

a.digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai; dan
b.tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan.

BAB V

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Besaran Dana Cadangan guna membiayai Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2)Kekurangan dana untuk membiayai Pemilihan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari:

a.dana alokasi khusus;
b.pinjaman Daerah; dan
c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Dana Cadangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggarkan pada pembiayaan Daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 8

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada PT. Bank Jateng.
(4)Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.
(5)Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

(1)Penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindah bukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…