DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Materi Muatan, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJPD, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 3

(1)Sistematika RPJPD terdiri atas:
1. a.BAB I : pendahuluan
2. b.BAB II : gambaran umum kondisi Daerah
3. c.BAB III : permasalahan dan isu strategis Daerah
4. d.BAB IV : visi dan misi Daerah
5. e.BAB V : arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah
6. f.BAB VI : penutup
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
(2)RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
2. b.pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJPD.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
  1. 1.bencana alam;
  2. 2.guncangan politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangguan keamanan;
  6. 6.pemekaran Daerah;dan/atau
  7. 7.perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 30 Desember 2024 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ Disahkan di Rembang, pada tanggal 30 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-397/2024) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah termasuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif,top down dan buttom-up. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh pemangku kepentingan. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…