DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rembang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelengaraan penanaman modal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan ctalsar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pemerintah Daerah: I
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal;
2. b.menjamin kepastian hukum,' kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modb.isejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya I kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan ~erundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha ~o, kecil, menengah dan koperasi. Kebijakan dasar sebagaimana 1~maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Urnurn Penanaman Modal Kabupaten Rernbang.
(2)
(3)Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan system Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaroan Modal Daerah. Paeal 8 ( 1) Perangkat Daerah Penanaman Modal menyelenggarakan pelayanan penanaman modal di Daerah serta urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang ditugas perbantukan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pelayanan perizinan; dan
2. b.pelayanan non-perizinan.
(2)Penanam Modal Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang.
(1)Penanam modal dalam negeri dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c.menciptakan iklirn usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e.menciptakan keselarnatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
f.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

1.melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Izin Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.izin pemanfaatan ruang;
2. b.izin gangguan;
3. c.izin lingkungan;dan
4. d.izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. ( 1) lzin Pelaksanaan wajib dimiliki setiap Penanam modal yang akan memulai pekerjaan fisik dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 11

(2)lzin Prinsip mencakup perizinan sektor usaha sebagai berikut:
1. a.sektor pertanian;
2. b.sektor kehutanan;
3. c.sektor kelautan dan perikanan;
4. d.sektor perindustrian;
5. e.sektor pekerjaan umum;
6. f.sektor perdagangan;
7. g.sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. h.sektor perhu bungan;
  1. 1.sektor komunikasi dan infonnatika; J. sektor tenaga kerja dan transmigrasi;
9. k.sektor pendidikan dan kebudayaan;
  1. 1.sektor kesehatan;
10. m.sektor perumahan rakyat; dan
11. n.sektor keamanan.
(1)lzin Prinsip wajib dimiliki setiap Penanam Modal yang akan memulai kegiatan usaha.

Pasal 10

(2)Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur lain.
(1)Setiap Penanam Modal di Daerah wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Pelaksanaan dan lzin U saha.

Pasal 9

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dima.ksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Pelayanan penanaman modal diproses secara elektronik. lnsentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut:
1. a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap banyak tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
7. g.termasuk skala prioritas tinggi;

Pasal 15

(2)Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah sebagai berikut:
1. a.usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
(1)Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan Penanam Modal yang melakukan perluasan pada bidang usaha yang terbuka.

Pasal 14

(2)Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif, dan efisien.
(1)Bentuk pelayanan non-perizinan meliputi pemberian fasilitas insentif dan kemudahan sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.

Pasal 13

(4)Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Atas perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum, sudah memiliki sarana/prasarana dan bidang usaha yang akan dilakukan memenuhi persyaratan, perusahaan dapat langsung mengajukan izin usaha tanpa kebarusan memiliki izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(2)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Izin Usaha wajib dimiliki setiap Penanam modal yang siap melakukan produksi/ operasi.

Pasal 12

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan non-perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)paling sedikit memuat nama dan alamat badan usaha penanam Modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman Modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penenma insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
(3)Jika dari basil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanam Modal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Kepala Perangkat Daerah menetapkan Keputusan tentang pemberian insentif dan/ atau kemudahan kepada Penanam Modal.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(1)Penanam Modal dapat mengajukan permohonan insentif dan kemudahan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

(2)Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan dan/ atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyediaan dan/ atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
4. d.penyediaan dan/ atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/ a tau
5. e.percepatan proses perizinan secara paralel. ( 1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
6. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
7. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
8. c.pemberian dana stimulan;
9. d.pemberian bantuan modal; dan/atau
10. e.pemberian penghargaan.

Pasal 16

h.termasuk pembangunan infrastruktur:
i.melakukan alih teknologi;
j.melakukan industri pionir;
k.berada di kelurahan dan desa yang kurang berkembang; I. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m.bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
n.industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; atau
o.termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil.

(4)Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanam modal dapat menggunakan tenaga ahli warga Indonesia yang berdomisili diluar Daerah dan/ atau tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ( 1) Penanam modal wajib mengu tamakan tenaga kerja warga Indonesia sekitar lokasi usaha sesuai kompetensinya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…