DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan prinsip dan ruang lingkup, kebijakan dan strategi, perlindungan dan pelestarian aset, badan kerjasama antar desa, gugus ruang belajar masyarakat, peran pemerintah daerah, pemerintah desa dan tim koordinasi, hak dan kewajiban pemerintah desa, larangan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, penyelesaian perselisihan, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan Pemerintah terkait pengakhiran serta penataan pengalihan kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka dipandang perlu adanya perlindungan dan pelestarian aset- aset hasil pelaksanaan PNPM-MPd di Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keberlanjutan program;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan dan pelestarian atas aset-aset hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, perlu menyusun pedoman perlindungan dan pelestarian hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan dalam rangka memberikan payung hukum guna Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Rembang.
5.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya.
17.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
18.Permodalan masyarakat hasil PNPM-MPd yang selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah dana program yang berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sejak PPK hingga menjadi PNPM-MPd yang bersumber dari APBN dan APBD serta sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui lembaga pengelola permodalan masyarakat, yang dikelola dan dimiliki masyarakat melalui kerjasama antar desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok- kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah Kecamatan.
19.Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disingkat Dana Bergulir SPP adalah kegiatan pengelolaan simpan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha khusus yang dilaksanakan oleh kelompok perempuan dengan prioritas yang mempunyai anggota RTM.
20.Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
21.Amortisasi adalah suatu penurunan atau penyusutan atau pengurangan nilai aktiva tidak berwujud secara bertahap.
22.Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa.
24.Kelompok Pemanfaat adalah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana prasarana program.
25.Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya bagi Desa.
26.Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah forum musyawarah masyarakat Desa yang dihadiri oleh seluruh unsur kepentingan yang ada di Desa yang bersangkutan dan diselenggarakan menurut kebutuhan.
27.Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa Desa baik dalam satu Kecamatan maupun beberapa Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
28.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30.Pengelolaan Sarana Prasarana adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, peningkatan fungsi dan manfaat serta pengembangan hasil program.
31.Surplus Anggaran UPK adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja operasional UPK.
32.Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Desa, yang berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar Desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dan dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa.
33.Unit Pengelola Kegiatan selanjuntnya disingkat UPK adalah unit kerja operasional yang diberi kewenangan dalam Program Dana Bergulir yang berfungsi sebagai pengelola kegiatan dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat BKAD.
34.Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat Badan Pengawas adalah unit kerja yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap UPK yang dibentuk melalui Forum MAD dan bertanggungjawab kepada Ketua BKAD.
35.Tim Verifikasi adalah unit kerja yang berfungsi melakukan kegiatan verifikasi usulan Dana Bergulir dari desa yang dibentuk melalui Forum MAD dan bertanggungjawab kepada Ketua BKAD.
36.Tim Pendanaan yang selajutnya disingkat TP adalah unit kerja yang berfungsi melakukan pembahasan permohonan SPP dan mengambil keputusan tentang kelayakan permohonan.
37.Tim Penyehatan Pinjaman yang selajutnya disingkat TPP adalah Unit Kerja bersifat ad-hock yang bertugas melakukan pengkajian tentang pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah.
38.Tim Penanganan Masalah yang selajutnya disingkat TPM adalah Unit Kerja bersifat ad-hock yang bertugas melakukan pengkajian tentang permasalahan keprograman.
39.Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang memuat standar kerja organisasi dan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan oprasional bagi lembaga-lembaga yang ada dalam BKAD.
40.Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah usaha yang dilakukan guna memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan guna mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.
41.Kelompok Penyalur (Chanelling) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.
42.Kelompok Pengelola (Executing) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat.
43.Gugus Ruang Belajar Masyarakat selanjutnya disebut Gugus RBM adalah suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur dan sistematis, terbentuk sebagai hasil pengkondisian oleh pelaku program untuk mempercepat transformasi kesadaran, peningkatan kapasitas, berkembangnya daya kolektif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan belajar bersama.

BAB II

TUJUAN PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd adalah:

a.melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana hasil kegiatan PNPM-MPd;
b.melestarikan dan memastikan sarana prasarana yang telah dibangun berfungsi dan bermanfaat serta memiliki legitimasi dari masyarakat;
c.melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan dana bergulir dalam rangka menjamin keberlanjutan dan pelestariannya;
d.memberikan kepastian hukum dalam pelestarian kegiatan permodalan bagi masyarakat miskin; dan
e.memberikan perlindungan hasil kegiatan PNPM-MPd;

Pasal 3

(1)Prinsip pelestarian, pengelolaan dan pengembangan hasil kegiatan PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar antara lain:
1. a.fungsi dan manfaat yakni masyarakat memanfaatkan hasil kegiatan sesuai dengan fungsinya;
2. b.kepemilikan yakni kejelasan aset berdasarkan atas hak asal-usul perolehannya;
3. c.keswadayaan dan keswakelolaan yakni kerelaan, kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan baik berupa tenaga, pikiran dana maupun material pada saat pelaksanaan sebagai bagian rasa ikut memiliki terhadap hasil kegiatan PNPM-MPd;
4. d.transparansi dan akuntabilitas yakni masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, legal maupun administrasi; dan
5. e.keberlanjutan dan pengembangan yakni bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestarian dan pengembangannya.
(2)Seluruh aset Dana Bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd pada prinsipnya merupakan milik masyarakat desa dalam satu wilayah Kecamatan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kebijakan dan strategi;
b.perlindungan dan pelestarian aset;
c.badan kerjasama antar desa;
d.ruang belajar masyarakat;
e.peran pemerintah daerah, pemerintah desa dan tim koordinasi;
f.hak dan kewajiban pemerintah desa;
g.larangan;
h.penyelesaian perselisihan;
i.ketentuan sanksi; dan
j.ketentuan peralihan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

(1)Hasil pembangunan partisipatif sarana prasarana, harus dilindungi, dikelola dan dilestarikan yang terdiri dari:
1. a.sarana prasarana produktif dan non produktif;
2. b.aset produktif berupa dana bergulir; dan
3. c.hasil kegiatan lainnya berupa sistem dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelolanya.
(2)Seluruh sarana prasarana hasil program yang diserah terimakan kepada Desa melalui Musdes Serah Terima (MDST) menjadi aset Desa dan/atau Perangkat Daerah terkait.
(3)Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicatat secara sah sebagai aset Desa dalam Buku Administrasi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penggunaan sarana prasarana hasil program harus sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya yang diputuskan melalui Musdes yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
(2)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
(3)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
1. a.sewa menyewa yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
2. b.pinjam pakai yaitu pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan;
3. c.kerjasama pemanfaatan yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa;
4. d.bangun guna serah yaitu pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu; atau
5. e.bangun serah guna yaitu pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban mengelola sarana prasarana hasil program sesuai kewenangannya, sehingga tetap berfungsi dan berdaya guna.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana.
(3)Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana hasil program oleh Pemerintah Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
(4)Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana hasil program oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penetapan kepemilikan dana bergulir hasil program dilakukan melalui MAD.
(2)Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian aset dana bergulir hasil program dibahas dan disepakati dalam MAD yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET

Pasal 9

(1)Mekanisme perlindungan seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.inventarisasi seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd berupa sarana prasarana oleh Pemerintah Desa sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
2. b.inventarisasi aset berupa Dana Bergulir dilakukan oleh BKAD sebagai aset masyarakat di wilayah satu Kecamatan yang harus dilindungi dan dilestarikan, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pendampingan oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Kabupaten.
(3)Hasil pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana dan aset dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Paragarf 2 Inventarisasi Sarana Prasarana

Pasal 10

(1)Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan terhadap semua sarana prasarana yang dihasilkan oleh program di seluruh Desa lokasi kegiatan program dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pengelolaanya.
(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk memberikan kepastian status kepemilikan, bentuk kelembagaan pengelola dan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
(3)Kepala Desa bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan inventarisasi.
(4)Untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi Kepala Desa membentuk Tim Inventarisasi dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Penanggungjawab Kepala Desa;
2. b.Sekretaris Desa sebagai Ketua;
3. c.Kaur/Kasi Kesejahteraan sebagai Sekretaris; dan
4. d.Pengurus LPM, KPMD, Kader Teknis Desa, Pendamping Desa, perwakilan masyarakat dan kelompok pemanfaat sebagai anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…