DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah mengatur tentang ketentuan umum, perubahan bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan, asas, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, modal dan saham, organ PT BPR Bank Rembang (Perseroda), kepegawaian, tata kelola perusahaan, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan pembagian laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, kerja sama, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Rembang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Rembang.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
10.Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
11.Direksi adalah organ PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili PT BPR Bank Rembang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
12.Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
13.Rencana Strategi Bisnis (Corporate Plan)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar“ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5) dengan segala perubahannya, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
(2)Seluruh kekayaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Segala hak dan kewajiban PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PT BPR Bank Rembang (Perseroda).

Pasal 3

Proses perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)PT BPR Bank Rembang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Rembang.
(2)PT BPR Bank Rembang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membuka kantor cabang dan kantor operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 5

PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dalam melaksanakan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

PT BPR Bank Rembang (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 7

PT BPR Bank Rembang (Perseroda) didirikan dengan tujuan :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas jangkauan akses keuangan kepada masyarakat;
c.menyediakan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.memperoleh keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PT BPR Bank Rembang (Perseroda) melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 9

(1)PT BPR Bank Rembang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris, disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
2. b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
3. c.jangka waktu berdirinya PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
4. d.besaran jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. e.jumlah saham, klasifikasi saham jika ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. f.nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. g.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. h.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. i.tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris;
10. j.tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
(4)Anggaran dasar tidak boleh memuat :
1. a.ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. b.ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
(2)Modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
(3)Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(4)Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi modal dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dengan menganggarkan penyertaan modal dalam APBD.
(5)Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.penyertaan modal; dan
2. b.hibah.
(5)Perubahan modal dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017