DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rembang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Atas Perda Kab. Rembang No. 5 Tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 SALINAN Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG. Pasal I Beberapa ketetuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rembang.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Rembang.
11.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang.
12.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.
13.Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten Rembang yang dipimpin oleh Camat.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disebut UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
16.Tipe A adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
17.Tipe B adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
18.Tipe C adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
19.RSUD Kelas C adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 penunjang medis spesialis.
20.Aparatur Sipil Negara yang selangjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Rembang.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, sehingga berbunyin sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Kabupaten Rembang merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas: 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga; 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 3) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 7) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 8) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang tenaga kerja; 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 10) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 11) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; 13) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 14) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 15) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; 16) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
e.Badan Daerah, terdiri atas : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian; 3) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang melaksanakan fungsi penunjang bidang kebangsaan dan politik
1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno Kabupaten Rembang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kelas C. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 7 Desember 2020 BUPATI REMBANG, ttd ABDUL HAFIDZ Diundangkan di Rembang pada tanggal 7 Desember 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd EDY SUPRIYANTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 4-284/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG I. UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur dengan peraturan daerah. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang belum mengatur mengenai penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 151

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…