DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rembang

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang; Mengingat : 1. 2. 3. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); Peraturan Daerah Kabupten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah 3 13. diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 114 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DAN BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
6.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
7.Zona Inti adalah area pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.
8.Zona Penyangga adalah area yang melindungi zona inti. 4
9.Zona Pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
10.Zona Penunjang adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.
11.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
12.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
13.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
14.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
15.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
16.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
17.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
19.Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya. 5
20.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
21.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
22.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
23.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan Cagar Budaya yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
24.Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
25.Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
26.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalan Register Cagar Budaya Kabupaten.
27.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
28.Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
29.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
30.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
31.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
32.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
33.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. 6
34.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
35.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
36.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
37.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
38.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
39.Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
40.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
41.Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan memberikan pedoman pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang. 7

BAB III

PELINDUNGAN

Pasal 4

(1)Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pelindungan.
(2)Upaya pelindungan terhadap cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria:
1. a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. b.mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
3. c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan;
4. d.memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
(3)Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.
(4)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.penyelamatan, yaitu mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang dapat merubah nilai – nilai keaslian; dan mencegah pemindahan serta beralihnya pemilikan dan atau penguasaan cagar budaya;
2. b.pengamanan, yaitu untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang atau musnah;
3. c.penyelamatan dan pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang meguasainya.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 5

(1)Bupati memiliki wewenang untuk melakukan upaya pengembangan cagar budaya.
(2)Pelaksanaan dan wewenang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.
(3)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan, keterawatan, keaslian, dan nilai – nilai yang melekat padanya;
2. b.pengembangan cagar budaya dilakukan dengan ijin pemerintah daerah dan atau yang menguasai cagar budaya;
3. c.pengembangan cagar budaya diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 8

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 6

(1)Bupati memiliki wewenang untuk melakukan upaya pemanfaatan cagar budaya.
(2)Pelaksanaan dan wewenang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.
(3)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
2. b.pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);
3. c.pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,harus seijin Pemerintah Daerah;
4. d.cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan sebagaimana semula sebelum dimanfaatkan dengan biaya dibebankan kepada yang memanfaatkan cagar budaya.

BAB VI

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 7

(1)Bupati mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat dan menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya.
(2)Tim Ahli Cagar Budaya bertanggung jawab memberikan rekomendasi dan saran sebagai dasar penetapan status cagar budaya yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat ikut berperan dalam pelindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
(2)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.masyarakat dapat berperan serta melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
2. b.masyarakat berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya. 9
3. c.masyarakat dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
4. d.kepemilikan cagar budaya dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara;
5. e.penyelamatan yang dapat dilakukan masyarakat yaitu mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang dapat merubah nilai-nilai keaslian, dan mencegah pemindahan serta beralihnya pemilikan dan penguasaan cagar budaya kepada pihak asing.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Rembang bertanggung jawab atas pembiayaan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang.
(2)Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
4. d.Hasil pemanfaatan cagar budaya; dan/atau
5. e.Sumber lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat sesuai dengan perundang – undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi terkait.
(2)Masyarakat ikut berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Rembang.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Barang siapa yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan, tidak melaporkan temuan, tanpa izin melakukan pencarian, mencegah menghalang-halangi dan/atau menggagalkan upaya pelestarian, merusak, mencuri dan menadah hasil pencurian, mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dikenakan pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 10

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…