DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Penanggulangan bencana berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam dan pemerintahan; d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; dan h. ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah: a. cepat dan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdayaguna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. non diskriminasi; i. nonproletisi; j. partisipatif; k. penghargaan pada nilai-nilai kearifan local. Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil dan imateriil maupun korban jiwa; j. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

b.bahwa bencana yang terjadi di Daerah dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
a.bahwa kondisi geografis Rembang termasuk daerah rawan bencana, terutarna bencana yang diakibatkan angin, abrasi, tsunami, tanah longsor, banjir, kebakaran, kekeringan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; BUPATIREMBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat: Menimbang: PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANADAERAH TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATENREMBANG BUPATI REMBANG PROVINS! JAWA TENGAH 2
1. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pememrintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daearah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomer 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
5. 7.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 5.Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENREMBANG dan BUPATIREMBANG 3
9. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 4);
10. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor l);
11. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
12. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. 15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 4
17. 9.Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana.
18. 8.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
19. 7.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
20. 6.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibtakan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
21. 5.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
22. 4.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. 3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas dan/ a tau bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana daerah.
24. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
25. 1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: 5

19.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi ata.u menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
18.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17.Rawan Bencana adalah kondisi a tau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, bu daya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiata.n perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkinya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 14.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelemata.n serta pemulihan prasarana dan sarana.
13.Mitigasiadalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11.Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
10.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar diserta.i anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan.
15.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan pu blik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 6

(2)Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:
1. a.cepat dan tepat;
2. b.prioritas;
3. c.koordinasi dan keterpaduan;
4. d.berdayaguna dan berhasil guna;
(1)Penanggulangan bencana berasaskan:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam dan pemerintahan;
4. d.keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian lingkungan hidup; dan
8. h.ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB I

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Pasal 2

ASAS DAN TUJUAN BABH

27.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi intemasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain selain Perserikatan Bangsa Bangsa.
26.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Sadan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
23.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22.Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21.Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditirnbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. 7 Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a.penjaminan pernenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c.pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
d.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;

Pasal 5

(3)Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan SKPD,instansi dan satuan lain yang terkait,masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada Perangkat daerah.
(1)Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1. a.rnernberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. b.rnenyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. c.rnenjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
4. d.menghargai budaya lokal;
5. e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
7. g.rnenciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
8. h.mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil dan imateriil maupun korban jiwa;
  1. 1.meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana

BAB ILL

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

Pasal 3

e.transparansi dan akuntabilitas;
f.kernitraan;
g.pernberdayaan;
h.nondiskrirninatif;
i.nonproletisi;
j.partisipatif;
k.penghargaan pada nilai-nilai kearifan local.

Pasal 4

( 1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 9

KELEMBAGAAN

(2)Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang meliputi:
1. a.jumlab korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan sarana prasarana;
4. d.luasan wilayah yang terkena bencana; dan
5. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. ( 1) Status dan tingkat bencana yang terjadi di daerah diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Penangguangan Bencana Daerah.

Pasal 7

8 Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a.penetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur- unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Provinsi dan/atau Daerah lain;
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Daerah; clan
g.memberi lZ1Il. tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

Pasal 6

e.pengalokasian anggaran penanggulangan bencana pada keadaan darurat dalam bentuk dana siap pakai;
f.dalam penggunaan Dana Siap Pakai diatur dalarn Peraturan Bupati;
g.pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
h.pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Lembaga Kemasyarakatan berhak:
a.mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
b.mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;dan
c.melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang urituk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 12

a.menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
c.memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. PasaJ 11

(3)Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
(2)Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. 9 ( 1) Setiap orang berhak:
1. a.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
2. b.mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. c.mendapatkan informasi secara tertulis dan/ a tau lisan ten tang kebijakan penanggulangan bencana;
4. d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
5. e.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
6. f.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…