KETENTUAN UMUM BAB I PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. MEMUTUSKAN: Menetapkan: 5
19.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi ata.u menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
18.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17.Rawan Bencana adalah kondisi a tau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, bu daya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiata.n perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkinya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
14.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelemata.n serta pemulihan prasarana dan sarana.
13.Mitigasiadalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11.Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
10.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar diserta.i anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan.
15.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan pu blik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
6
(2)Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:
a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.koordinasi dan keterpaduan;
d.berdayaguna dan berhasil guna;
(1)Penanggulangan bencana berasaskan:
a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian lingkungan hidup; dan
h.ilmu pengetahuan dan teknologi.