DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang ketentuan umum, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPTD dan UPTB, staf ahli, kepegawaian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 SALINAN Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rembang.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Rembang.
11.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.
12.Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten Rembang yang dipimpin oleh Camat.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disebut UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
15.Tipe A adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
16.Tipe B adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
17.Tipe C adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
18.Aparatur Sipil Negara yang selangjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Kabupaten Rembang merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
2. 2.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
8. 8.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang tenaga kerja;
9. 9.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. 12.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. 15.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
16. 16.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
e.Badan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
3. 3.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Rembang dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Kaliori dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Sumber dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Bulu dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Sulang dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Gunem dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Pamotan dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Pancur dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Lasem dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Sluke dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Kragan dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Sarang dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Sedan dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Sale dengan Tipe A.

Pasal 4

Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan azas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD / UPTB.
(2)UPTD / UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 9

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit umum daerah dan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD dan UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019