DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan prinsip, ruang lingkup, maksud dan tujuan, peran pemerintah daerah, hak dan kewajiban perusahaan, pelaksanaan dan program TSP, foorum TSP, prosedur pelaksanaan program TSP, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penerima TSP, peran serta masyarakat, penghargaan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan peran serta masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
5.Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut Vennootschap Onde Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik dan pendiriannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11.Penerima penyelenggara tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
12.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
13.Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
14.Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Rembang.
15.Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
16.Forum TSP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas pelaksanaan TSP di daerah meliputi:

a.kepastian hukum;
b.partisipatif dan aspiratif;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.keberlanjutan;
f.kemandirian;
g.kebersamaan; dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

(1)Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.mutualistik dan non-diskriminasi; dan
10. j.koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.professional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan dan berkelanjutan;
8. h.keadilan yang bijak; dan
9. i.kebijakan yang adil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.peran pemerintah daerah;
b.hak dan kewajiban perusahaan;
c.pelaksana dan program TSP;
d.forum pelaksana TSP;
e.prosedur penyelenggaraan TSP;
f.perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g.penerima TSP;
h.peran serta masyarakat;
i.penghargaan;
j.penyelesaian sengketa;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.sanksi administratif.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 5

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan :

a.kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di daerah.
b.arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah atas pelaksanaan program TSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
d.memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan;
e.meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
f.memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;
g.mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
h.menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
i.menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
j.mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, pemerintah daerah berperan :

a.memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di daerah;
b.menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TSP dengan program pemerintah daerah;
c.merumuskan sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
d.memfasilitasi terbentuknya Forum TSP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
e.menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada “Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”;
f.memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TSP.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, perusahaan berhak:

a.menyusun program TSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
b.menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
c.mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP; dan
d.berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di daerah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSP di daerah perusahaan berkewajiban:

a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSP di daerah;
c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan;
d.menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
e.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada Forum TSP secara periodik; dan
f.menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VII

PELAKSANA DAN PROGRAM TSP

Pasal 10

(1)Pelaksana TSP merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah.
(2)Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan terbatas;
2. b.perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
3. c.perusahaan perorangan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
(5)Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
(6)Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di daerah melaksanakan TSP.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…