DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, arah kebijakan dan tujuan, prinsip dan pendekatan, ruang lingkup, kelembagaan, sasaran, hak, kewajiban dan tanggung jawab, strategi penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, sumber daya manusia dan pendanaan, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, pengawasan, monitoring dan evaluasi, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara efektif, optimal dan terpadu;
c.bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan program berkelanjutan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Rembang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
15.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Rembang.
6.Desa adalah desa di Kabupaten Rembang.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseoramg atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahakan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10.Penduduk Miskin adalah orang yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan berdomisili di Kabupaten Rembang.
11.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah, dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
13.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten.
15.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPKKec adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
16.Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Satgas PKDes/Kel adalah satuan tugas percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
17.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.transparansi;
d.kesejahteraan;
e.partisipatif;
f.akuntabilitas;
g.pemberdayaan;
h.keberlanjutan;
i.kesetiakawanan;
j.non-diskriminasi;
k.keterpaduan; dan
l.profesionalisme.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD.

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN

Pasal 5

Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan meliputi :

a.kesamaan hak dan tanpa pembedaan;
b.manfaat bersama;
c.tepat sasaran dan adil; dan
d.kemandirian.

Pasal 6

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program-program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

a.kelembagaan;
b.sasaran;
c.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
d.strategi penanggulangan kemiskinan;
e.pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
f.sumber daya manusia dan pendanaan;
g.peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
h.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
i.pengaduan; dan
j.larangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1)Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten dibentuk TKPKD.
(2)Dalam rangka efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan dibentuk :
1. a.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKKec); dan
2. b.Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan.
(3)TKPKD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
(4)Keanggotaan TKPKD Kabupaten Rembang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)TKPKD Kabupaten Rembang berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.
(6)TKPKD Kabupaten Rembang memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.
(7)TKPKD Kabupaten Rembang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKKec).
(2)TKPKKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
(3)Keanggotaan TKPKKec ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(4)TKPKKec bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
(5)TKPKKec bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 10

(1)Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dibentuk Satgas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (Satgas PKDes/Kel).
(2)Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
(3)Satgas PKDes/Kel bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa.
(4)Satgas PKDes/Kel bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…