DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Bentuk Badan Hukum dan Kedudukan Perseroda; Jangka Waktu Pendirian dan Kegiatan; Anggaran Dasar; Modal; Saham; Organ Perseroda; Pegawai Perusahaan; Satuan Pengawas Interns, Komite Audit, dan Komite Lainnya; Rencana Bisnis dan Rencana Anggaran; Perubahan Rencana Bisnis dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran; Operasional; Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Pengadaaan Barang dan Jasa; Kerja Sama; Pinjaman; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; Penggunaan Laba; Dana Pensiun; Penugasan Pemerintah Daerah; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; Kepailitan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Tingkat 11 Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Rembang, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b.bahwa badan usaha milik daerah memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu upaya meningkatkan kinerja dan daya saing badan usaha milik daerah;
a.bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah, perlu dibentuk badan usaha milik daerah; BUPATI REMBANG, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERUSAHAANPERSEROAN DAERAH ANEKAREMBANG TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENREMBANG NOMOR 7 TAHUN 2020 BUPATI REMBANG PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang
1. 5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Aneka Rembang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
2. 4.Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang yang selanjutnya disebut PT Aneka Rembang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51°/o (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
3. 3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
5. 1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pasal 1

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKAREMBANG. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENREMBANG dan BUPATI REMBANG Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

BAB I

PT Aneka Rembang (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

PT Aneka Rembang (Perseroda) dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. 1 7. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

16.Standar operasional prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas PT Aneka Rembang (Perseroda) mencakup cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan personil yang berperan dalam kegiatan.
15.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT Aneka Rembang (Perseroda).
14.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan PT Aneka Rembang (Perseroda) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
13.Modal disetor adalah modal perseroan yang riil dan disetorkan pemegang saham ke dalam kas PT Aneka Rembang (Perseroda).
12.Modal dasar adalah sejumlah dana yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT Aneka Rembang (Perseroda).
11.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT Aneka Rembang (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
10.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT Aneka Rembang (Perseroda).
9.Akta Pendirian adalah akta pendirian PT Aneka Rembang (Perseroda) yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perusahaan.
8.Pegawai adalah Pegawai PT Aneka Rembang (Perseroda).
7.Direksi adalah organ PT Aneka Rembang (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
6.Komisaris adalah organ PT Aneka Rembang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.

Pasal 2

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris.
(4)PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat membentuk kantor unit di wilayah Kabupaten Rembang.
(3)PT Aneka Rembang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Rembang.
(2)Lambang PT Aneka Rembang (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris dan RUPS.
(1)PT Aneka Rembang (Perseroda) diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang atau PT Aneka Rembang (Perseroda).

Pasal 7

Proses perubahan bentuk badan hukum Aneka Perusahaan Daerah diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Aneka Rembang (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan,

Pasal 6

(2)Dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Aneka Perusahaan Daerah beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan PT Aneka Rembang (Perseroda).
(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Aneka Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20) beralih menjadi PT Aneka Rembang (Perseroda).

Pasal 5

NAMA,BENTUKBADANHUKUMDANKEDUDUKAN Tujuan pendirian PT Aneka Rembang (Perseroda)adalah :

a.memperoleh keuntungan;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah;
c.mengembangkan usaha di berbagai sektor ekonomi;
d.ikut berperan dalam pembangunan daerah.

Pasal 4

(3)Anggaran dasar tidak boleh memuat :
1. a.ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. b.ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk · tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
  1. 1.nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
9. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
10. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
  1. 1.tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
11. m.penggunaan laba dan pembagian dividen;dan
12. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Anggaran dasar PT Aneka Rembang (Perseroda)ditetapkan oleh direksi atas persetujuan komisaris, disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

ANGGARANDASAR

(4)Pengembangan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan komisaris serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemegang saham.
(3)PT Aneka Rembang (Perseroda) dapat mengembangkan usaha sesuai jenis usaha pada akta pendirian perusahaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian perusahaan.
(1)Kegiatan usaha PT Aneka Rembang (Perseroda) adalah kegiatan usaha meliputi sektor pertanian, pertambangan, industri, properti, konstruksi, infrastruktur, transportasi, jasa dan perdagangan.

Pasal 9

PTAneka Rembang (Perseroda)didirikan untukjangka waktu tidak terbatas.

Pasal 8

JANGKAWAKTUPENDIRIANDANKEGIATAN

(3)Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
(2)Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
(1)Dalam memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…