DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rembang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagian dari pertanggungjawaban APBD dan lampiran pertanggungjawaban APBD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pera tu ran Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017; Menimbang BUPATI REMBANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017 TENTANG NOMOR 6 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG BUPATI REMBANG PROVINS! JAWA TENGAH

13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 8);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Rp.232.225.166.662,58 Rp. 8.228.389.150,00 Rp.223.996.777.512,58 Rp.117.161.446.444,00 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rem bang Tahun Anggaran 2017 seoagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp.1.722.252.909.030,04
b.Belanja Daerah -Belanja Rp. l.457.482.172.598,22 - Transfer Rp. 371.606.068.500,00 Rp.1.829.088.241.098,22 Surplus / Defisit (Rp.106.835.332.068, 18)
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pasa12

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. ( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 merupakan Laporan keuangan yang meliputi :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas;dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG Dengan Persetujuan Bersama

24.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); 117 .161.445.444,00Rp. 0,00Rp.e. f. l 17.542.165.872,40 (380. 720.428) Rp. Rp.Koreksi Kesalahan Pernbukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir d. 380.720.428,00
117.161.445.444,00 Rp. Pembiayaan Rp. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagairnana clirnaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desernber 2017 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 214.875.906.410,58
b.Penggunaan SAL sebagai penerirnaan Rp. 214.495.185.982,58 Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total
c.Sisa Lebih/Kurang (SILPA/SIKPA) Sub Total

Pasal 4

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pernbiayaan netto sejurnlah Rp.(18.566.709.803,00) rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran setelah perubahan Rp. 205.430.067.709,58
2. b.Realisasi R..._p_._2_2_3.996.777.512,58 Selisih kurang sejurnlah Rp. (18.566.709.803,00)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemoiayaan sejumlah Rp. 1.217.449.551,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran setelah perubahan Rp. 9.445.838.701,00
2. b.Realisasi Rp. 8.228.389.150,00 Selisih lebih sejumlah Rp. ~.217.449.551,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(l 7.349.260.252,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran setelah perubahan Rp. 214.875.906.410,58
2. b.Realisasi Rp. 232.225.166.662,58 Selisih kurang sejurnlah Rp. (17.349.260.252,00)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejurnlah Rp.(98.594. 735.641,40) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran setelah perubahan Rp. (205.430.067.709,58)
2. b.Realisasi Rp. (106.835.332.068,18) Selisih lebih sejumlah Rp. (98.594. 735.641,40) Rp. 1.829.088.241.098,22 Rp. 140.133.857.720,96 sejurnlah(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. l 40.133.857.720,96 dengan rincian sebagai berikut:
3. a.Anggaran Belanja setelah Rp. l .969.222.098.819, 18 perubahan
4. b.Realisasi Selisih lebih sejurnlah Rp. l.722.252.909.030,04 Rp. 41.539.122.079,56 ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sej urnlah Rp.41.539.122.079,56dengan rincian sebagai berikut:
5. a.Anggaran Pendapatan setelah Rp. 1.763. 792.031.109,60 perubahan
6. b.Realisasi Selisih lebih sejurnlah

Pasal 3

1.660.965.926.286, 16Rp. (2.242.137.062,99) (9.113.026.720,00) 0,00 760.957 .643,00 0,00 137.033.292,00 21.395.340.500,00 (713.384.778,00) 1,00) 0,00 ( 15.818.315.107 ,00)) (305.891.458.871,07)

1.785.260. 794.245,09 187.190.123.144, 13 (Rp.53.590. 714.067,22) (Rp. 9.501.591.530) (Rp. 457.751.858,00) Rpl 7.163.608.804,40 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal
b.Surplus/Defisit LO
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar - Koreksi Nilai Persediaan Rp. - Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. - Koreksi Kas Rp. - Koreksi Piutang Rp. - Koreksi Penyisihan Piutang Rp. - Koreksi Aset Tetap Rp. - Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rp. Tetap - Koreksi Investasi Jangka Panjang - Koreksi Aset Lainnya - Koreksi Amortisasi Aset Lainnya - Koreksi Kewajiban J angka Pendek - Koreksi Ekuitas Lainnya
d.Ekuitas Akhir Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:
a.Saldo Kas awal per januari Tahun 2016 Rp. 14.872.937.840,58
b.Arus Kas dari Aktivitas operasi Rp. 46.736.423.837,04
c.Arus Kas dari aktivitas investasi aset Non keuangan
d.Arus Kas dari aktivitas pembiayaan
e.Arus Kas dari aktivitas non anggaran
f.Saldo Kas akhir per 31 Desember 201 7 Rp. l.531.730.856.485,60 Rp. l.344.050.587.853,47 Rp. 187.190.123.144, 13

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan - LO
b.Behan-LO
c.Surplus/Defisit LO Rp. l.699.744.280.051,09 Rp. 38.778.353.764,93 Rp.1.660.965.926.286, 16

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.J umlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.J umlah Ekuitas

Pasal 5

t.Lampiran XX
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran v
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI I. Lampiran XII
m.Larnpirab XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Larnpiran XIX

(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran 1) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; 2) Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 3) Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Opersional; Laporan Peru bahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; : Catatan atas Laporan Keuangan; : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; : Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya; : Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban J angka Pendek; : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. ( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 201 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimal sud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

SUI< 1\KTT 1..El\t BARAN DAERAH KABUP'\TEN RJ:<:MBANG TAHUN 20)8 NOMOR 0 NOt<' ~G PERATURAN DAE,R,\!-l KAHUPATEN REMBANG PROVTNSJ ,J/\\\ \ TE:NCtAll ( IL_, /2018) Diu idangkan di Rcmbang pad l tanggal )-£ 710(.h,, ( t?£·18 SE1' RETARIS DAERAH KABL·PATEN REMBANG, BUPATl REMBA~G, Ditetapkan di Rembang pada tanggal ;i..[J ~vShJr .;iotf Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraruran Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Rembang. Pera uran Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Pcnjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggarun Pendapatan dan Bclanja Dacrah sebagai rincian lebih lanjut dari pen" r ggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ditetapkan dengan Peraturan Bupau.

Pasal 1

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…