DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Ragam Penyandang Disabilitas Bab IV Hak Penyandang Disabilitas Bab V Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab VI Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas Bab VII Pencegahan Bab VIII Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas Bab IX Kelembagaan Bab X Koordinasi Bab XI Partisipasi Masyarakat Bab XII Kerja Sama Bab XIII Evaluasi Bab XIV Penghargaan Bab XV Pendanaan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;

e.mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, balk yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, maupun dalam masyarakat; dan
f.mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyaraJrat.

Pasal 25

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
b.mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
c.menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 26

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan §esual dengan ketentuan peraturan perundang-ufidangan; dan c, keluar atau masuk wilayah Indonesia sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bemegara tanpa rasa takut; dan
b.mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. BABV PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 28

(1)Pemerintah Daerah waj.ib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
(2)Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(3)Program/kegiatan sebagainana dimaksud pada ayat (2) terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
2. b.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanahan dalam bentuk penyediaan petugas bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai atau berkekuatan hukum tetap.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bekerjasama dengan penyedia jasa bidang konsultasi dan bantuan hukum, dalan bentuk:
1. a.pendampingan;
2. b.penasehat hukum; dan
3. c.melakuhan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan. Pasal 3 1 ( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum memfasilitasi perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hu]qm kepada Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 33

(1)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanalcan dengan sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
(2)Pemerintah Daerah mengikutsertakan anak penyandang Disabilitas dalam prograln wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
(3)Pemerintah Daerah mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
(4)Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan forlnal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
(5)Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
(6)Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayal pendidikannya sesual dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif pada tingkat dasar.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

( 1 ) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.

(2)Bentuk Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:
1. a.penyediaan dukungan anggaran dan/ atau bantuan pendanaan;
2. b.penyediaan prasarana dan sarana;
3. c.penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. d.guru pembimbing khusus; dan
5. e.penyediaan kurikulum.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kelja, keberlanjutan kelja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…