DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
8.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
10.Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
11.Laporan Arus Kas adalah laporan kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
12.Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 3

(1)Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
1. a.pendapatan daerah Rp2.042.044.136.346,35
2. b.belanja daerah Rp1.969.559.107.213,00 surplus/defisit Rp (72.485.029.133,35)
3. c.pembiayaan
  1. 1.penerimaan Rp 19.703.524.024,37
  2. 2.pengeluaran Rp 74.314.486.196,00 pembiayaan netto Rp (54.610.962.171,63) sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 17.874.066.961,72
(2)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp54.073.651.801,65 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah pergeseran Rp2.096.117.788.148,00
2. b.Realisasi Rp2.042.044.136.346,35 selisih lebih sejumlah Rp 54.073.651.801,65
(3)Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp71.862.204.959,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah pergeseran Rp2.041.421.312.172,00
2. b.Realisasi Rp1.969.559.107.213,00 selisih lebih sejumlah Rp 71.862.204.959,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(17.788.553.157,35) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah pergeseran Rp 54.696.475.976,00
2. b.realisasi Rp 72.485.029.133,35 selisih kurang sejumlah Rp (17.788.553.157,35)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu) sejumlah Rp(0,37) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah pergeseran Rp 19.703.524.024,00
2. b.Realisasi Rp 19.703.524.024,37 selisih kurang sejumlah Rp (0,37) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 (dua) sejumlah Rp85.513.804,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah pergeseran Rp 74.400.000.000,00
2. b.realisasi Rp 74.314.486.196,00 selisih lebih sejumlah Rp 85.513.804,00
(7)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp85.513.804,37 rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran setelah pergeseran Rp 54.696.475.976,00 b.Realis realisasi Rp 54.610.962.171,63 Selisi selisih lebih sejumlah Rp 85.513.804,37
(8)Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. a.saldo anggaran lebih awal Rp 19.703.524.024,37
2. b.penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 19.703.524.024,37 sub total Rp 0,00
3. c.sisa lebih/kurang pembiayaan (silpa/sikpa) Rp 17.874.066.961,72 sub total Rp 17.874.524.024,72
4. d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00
5. e.lain-lain Rp 0,00
6. f.saldo anggaran lebih akhir Rp 17.874.066.961,72
(9)Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. a.pendapatan–laporan operasional Rp 1.855.322.237.780,60
2. b.beban–laporan operasional Rp 1.706.310.860.129,02
3. c.kegiatan non operasional – laporan operasional Rp 1.391.005.400,00
4. d.beban luar biasa Rp 84.500.000,00 surplus/defisit–laporan operasional Rp 147.535.872.251,58
(10)Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. a.ekuitas awal Rp 2.557.632.632.868,57
2. b.surplus/defisit laporan operasional Rp. 147.535.872.251,58
3. c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar Rp 7.385.346,04
  1. 1.koreksi piutang Rp (1.031.009.789,00)
  2. 2.koreksi penyisihan piutang Rp 82.780.265,41
  3. 2.koreksi aset tetap Rp (1.417.544.998,00)
  4. 3.koreksi akumulasi penyusutan aset tetap Rp (11.474.166,00)
  5. 4.koreksi aset lainnya Rp (101.080.000,00)
  6. 5.koreksi kewajiban jangka pendek Rp (5.705.722.232,00)
4. d.ekuitas akhir Rp 2.696.984.454.200,56
(11)Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. a.Jumlah Aset Rp 2.755.464.819.841,97
2. b.Jumlah Kewajiban Rp 58.480.365.641,41
3. c.Jumlah Ekuitas Rp 2.696.984.454.200,56
(12)Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. a.saldo kas awal per januari tahun 2024 Rp 19.740.473.555,37
2. b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 287.359.359.328,35
3. c.arus kas dari aktivitas investasi Rp (214.874.330.195,00)
4. d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp (74.314.486.196) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5. e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp (36,728.194,00)
6. f.saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp 17.876.793.298,72

Pasal 4

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
  1. 1.Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. 2.Lampiran I. 2 : Ringkasan APBD menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  3. 3.Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
  4. 4.Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
15. o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
16. p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
20. t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:
  1. 1.Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
  2. 2.Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi/Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 5

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 19 Agustus 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 19 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd FAHRUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 6 - 147/ 2025) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…