DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Dati II Rembang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 );
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “ BANK PASAR “ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Dati II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2002 Nomor 119);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 68); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4.Bupati adalah Bupati Rembang.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Rembang.
6.Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BPR Bank Pasar sesuai dengan Peraturan Daerah.
7.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar.
9.Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar.
10.Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Pasar. 5
2.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Nama PD.BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diganti menjadi PD.BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang.

3.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Modal Dasar PD.BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dalam APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Modal PD. BPR Bank Pasar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1)Laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagi berikut :
1. a.deviden sebesar 50,00 % ;
2. b.cadangan umum sebesar 15,00 % ;
3. c.cadangan tujuan sebesar 15,00 % ;
4. d.dana kesejahteraan sebesar 10,00 % ;
5. e.jasa produksi sebesar 10,00 %.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 bulan setelah laba bersih disahkan oleh Bupati.
(3)Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola untuk kesejahteraan pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(4)Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pengurus dan karyawan PD. BPR Bank Pasar.
(5)Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan di PD BPR Bank Pasar.
(6)Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika PD BPR Bank Pasar mempunyai saldo laba positif. 6

5.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal Plt. BUPATI REMBANG WAKIL BUPATI ttd H. ABDUL HAFIDZ Diundangkan di Rembang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG ttd HAMZAH FATONI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 317/2014) 7

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…