DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Pencegahan dan Pemberantasan Bab IV Antisipasi Dini Bab V Penanganan Bab VI Kelembagaan Bab VII Partisipasi Masyarakat Bab VIII Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Manusia Bab IX Kerja Sama Bab X Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab XI Pembinaan dan Pengawasan Bab XII Sistem Data dan Informasi Bab XIII Penghargaan Bab XIV Pendanaan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.
5.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukari secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan teljadinya penyalahgunaan Narkotika. 8, Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
9.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
10.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. 1 1 . Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, balk fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17.Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau Tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
18.Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
19.Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum teljadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
20.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
21.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis)dari seseorang yang mengisi peranan ini.
22.Wall adalah orang yang mempunyai kedudukan gama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak sebelum anak itu telah dewasa.
23.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan inforlnal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keadilan; c, ketertiban dan keamanan;
d.perlindungan;
e.pengayoman;
f.kemanusiaan; dan
1. 9.nilai-nilai ilmiah.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Peraturan Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
b.menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c.melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
d.menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pencegahan dan pemberantasan;
b.antisipasi dini;
c.penanganan;
d.kelembagaan;
e.partisipasi masyarakat;
f.prasarana, sarana dan sumber daya manusia;
1. 9.keria sama;
h.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i.pembihaan dan pengawasan;
j.sistem data dan informasi
k.penghargaan; I. pendanaan; dan in. sanksi administratif.

BAB ILL

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dart pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaari kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/ atau data pendukung lainnya.
(3)Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan dan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 7

(1)Bentuk pencegahan dan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaltu:
1. a.sosialisasi;
2. b.edukasi; c, deteksi dini;
3. d.pembentukan satuan tugas atau relawan;
4. e.pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor narkotika; dan
5. f.pen-berdayaan masyarakat.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
1. a.seminar;
2. b.keaganaan;
3. c.penyuluhan;
4. d.semi dan budaya;
5. e.sosial;
6. f.kampanye; dan
  1. 9.iklan sosial.
(3)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan,
1. a.integrasi materi pembelajaran;
2. b.karya tulis ilmiah;
3. c.Iokakarya;
4. d.workshop;
5. e.bimbingan teknis;
6. f.pelatihan masyarakat;
  1. 9.outbond; dan
7. h.periombaan.
(4)Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada warga satuan pendidikan.
(5)Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada. karyawan/pekerja/buruhnya.
(6)Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc melalui kegiatan:
1. a.pengumpulari bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. b.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
3. c.pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan maayarakat.
(7)Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, dapat berupa satuan tugas anti narkotika Pemerintah Dael.ah yang beranggotakan pelajar/mahasiswa dan relawan.
(8)Pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan melalui pembentukan desa bersih narkotika.
(9)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan menyusun rencana aksi daerah.
(2)Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan mendasarkan pada keadaan daerah dan mengacu pada rencana aksi nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(3)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan kepada Menteri Dalaln Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2)Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
2. b.melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah Provinsi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
3. c.bekelja sama dengan lembaga pendidikan, 1embaga keagamaan, 1embaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
4. d.melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
5. e.melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kelja dan lingkungan masyarakat;
6. f.melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan teljadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  1. 9.melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawalan, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi;
7. h.membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, -lingkungan keagamaan, lingkungan kelja dan lingkungan masyarakat.
(3)Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagalmana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urine di lingkungan satuan pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PENANGANAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.penyediaan layanan rehabilitasi medis;
2. b.fasilitasi layanan rehabilitasi sosial; dan
3. c.penyediaan layanan reintegrasi sosial.
(3)Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
(4)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanahan urusan pemerintahan bidang keseha`ian dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 1 ( 1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2)Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau I.embaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagal lnstitusi Penerima Wajib Lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.
(3)Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawatjalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
(4)Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Pasal 12

( 1) Fasilitasi layanan rehabilitasi sosial sebagalmana dimaksud dalam pasal lo ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan penyedia layanan rehabilitasi sosial.

(2)Ketentuan teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Pasal 13

(1)Fasilitasi penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)Reintegrasi sosial dilaksanakan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesal menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelartj utan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…