DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Maksud dan Tujuan; Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah terkait penyelenggaraan perpustakaan; Hak dan Kewajiban MAsyarakat; Jenis-Jenis Perpustakaan; Koleksi Perpustakaan; Sarana dan Prasarana Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Perlayanan Perpustakaan; Penyelenggaraan Perpustakaan; Pengelolaan dna Pengembangan Perpustakaan; Pendanaan Perpustakaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Kerja Sama; Penghargaan; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengemban.gan perpustakaan di daerah;

d.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
e.melestarikan naskah kuno milik daerah;
f.mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 5

Pemerintah daerah berkewajiban untuk :

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaari perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan pfomosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB ILL

HAH DAN KEWAJIBAN MASYARARAT

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk : aL memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
1. b.mendirikan dan/ atau menyelenggarakan pelpustakaan;
2. c.beaperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan. {2} Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. {3} Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban : aL menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;

b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke pelpustakaan nasional berdasarkan ketentuari peraturan perundang-undangan ; a menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya pexpustakaan di lingkungannya; d mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; a mematuhi seluruh ketentuan dan perafuran dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan I menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan peapustakaan. BAR IV JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 8

Jenis-jenis perpustakaan di daerah meliputi :

a.perpustakaan umum;
b.perpustakaan sekolah/madrasah;
c.perpustakaan perguruan tinggi; dan
d.peapustakaan khusus.

Pasal 9

{1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintaLh daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. {2) Pemerintah daerah menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelaj ar sepanjang hayat. {3) Perpustakaan umum di daerah diselenggaraLkan sesual standar nasional perpustakaan. {4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. {5} Pemerintah daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling pada wilayah kecamatan yang belum teljangkau layanan perpustakaan menetap. (6} Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwuj udnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 10

{ 1} Setiap sekolah/madrasah di daerah menyelenggarakan perpustakaan sesuai standar nasional pexpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. {2} Perpustakaan sekolah/madrasah wajib memiliki koleksi bHku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yarig bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka. {3} Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. {4) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan kormunikasi. {5) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% {lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. {6) Pengembangan perpustakaan. sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menjadi tanggungjawab sekolah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan. (7} Pembinaan terkait penyelenggaraan dan pengelolaari perpustakaan sekolah/madrasah menjadi tanggungjawab Perangkat Dacrah yang menangani urusan perpustakaan.

(1)Setiap perguruan tinggi di daerah menyelenggarakan perpustakaan sesuai standar nasional pexpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. {2} Perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi, balk jumlah judul maupun jumlah eksemplamya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. {3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (4} Setiap perguruan tinggi di daerah mengalokasikan dana untuk pengembangan pelpustakaan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional pexpu§takaan sesual ketentuan peraturan perundang- undangan. {5} Pengembangan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggungjawab perguruan tinggi yang bersangkutan dan kementerian terkait.
(6)Pembinaan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggungjawab Dinas yang menangani urusan perpustakaan.

Pasal 12

(1)Perpustakaan khusus di daerah menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. {2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya, dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. {3) Perpustakaan khusus di daerah diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan.
(4)Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan pelpustakaan kepada perpustakaan khusus. BABV PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

{1} Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (2} Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat :

a.memiliki koleksi perpustakaan;
b.memiliki tenaga perpustakaan;
c.memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
d.memiliki sumber pendanaan. {3) Pembentukan perpustakaan ditetapkan melalui regulasi daerah atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara perpustakaan.

(4)Perpustakaan yang dibentuk di daerah wajib memberitahukan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan.
(5)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 14

(1)Jenis koleksi perpusfakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagal media yarig terdiri atas fiksi dan nonfiksi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
(2)Jumlah koleksi setiap jenis perpustakaan. paling sedikit sesuai dengan dengan kebutuhan pemustaka dan standar nasional perpustakaan.
(3)Penambahan dan pengembangan koleksi setiap jenis pelpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
(4)Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. {5} Setiap perpustakaan melakukan perawatan koleksi meliputi penyimpanan dan konservasi secara berkala.

Pasal 15

(1)Perpustakaan kabupaten melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah. {2) Koleksi Daerah diinventarisasi dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah.
(3)Koleksi Daerah di distribusikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perpustakaan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

Pasal 16

(1)Sarana dan prasarana perpustakaan meliputi :
1. a.Iahan;
2. b.gedun8; C. ruang;
3. d.perabot; dan
4. e.peralatan. {2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, 1ingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas. {3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sesual dengan standar nasional perpustakaan. {4) Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…