DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Nama dan Tempat Kedudukan; Asas, Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri Perusahaan; Anggaran Dasar; Modal dan Saham; Struktur Organisasi dan Organ; RUPS; Kepegawaian; Penggunaan Laba; Satuan Pengawasn Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran; Perubahan Rencana Bisnis dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran; Operasional; Tata Kelola Perusahaan; Pengadaan Barang/Jasa; Anak Perusahaan; Kerja Sama; Pinjaman; Pembinaan dan Pengawasan; Penugasan Pemerintah Daearh; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; Kepailitan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, perlu menyesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG MIGAS ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi yang selanjutnya disebut PT Rembang Migas Energi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal dasar terbagi atas saham yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7.Komisaris adalah organ PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
8.Direksi adalah organ PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) serta mewakili PT Rembang Migas Energi (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
9.Pegawai adalah Pegawai PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
10.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
11.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan.
13.Anggaran dasar adalah Anggaran dasar PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
14.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
15.Saham adalah Saham PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
16.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
17.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
18.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas PT Rembang Migas Energi (Perseroda) mencakup cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan personil yang berperan dalam kegiatan.
19.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk Badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi PT Rembang Migas Energi yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi.
(2)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perseroan Terbatas Rembang Migas Energi (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
(3)Lambang PT Rembang Migas Energi (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris dan pemegang saham.

Pasal 3

(1)PT Rembang Migas Energi (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.
(2)PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dapat membentuk kantor unit.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dalam melaksanakan usahanya berasaskan:

a.kebersamaan;
b.efisiensi berkeadilan;
c.keberlanjutan;
d.berwawasan lingkungan; dan
e.kemandirian.

Pasal 5

PT Rembang Migas Energi (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk memanfaatkan sumber daya alam di Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta sebagai pengelola kegiatan usaha di bidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi, mineral, dan jasa penunjang.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT Rembang Migas Energi (Perseroda) terdiri atas:

a.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, energi, serta mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b.memperoleh keuntungan;
c.meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
d.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)PT Rembang Migas Energi (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha, meliputi:
1. a.hulu minyak dan gas bumi;
2. b.hilir minyak dan gas bumi;
3. c.energi;
4. d.mineral; dan
5. e.jasa penunjang.
(2)Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.eksplorasi; dan
2. b.eksploitasi.
(3)Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.pengolahan;
2. b.pengangkutan;
3. c.penyimpanan; dan
4. d.niaga.
(4)Kegiatan usaha energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
(5)Kegiatan usaha mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan usaha pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
(6)Kegiatan usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi dan mineral.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian perusahaan.
(8)PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dapat mengembangkan usaha sesuai kegiatan usaha pada akta pendirian.
(9)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan Komisaris serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham.
(10)Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk anak perusahaan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 8

PT Rembang Migas Energi (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 9

(1)Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdirinya;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Anggaran dasar tidak boleh memuat:
1. a.ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
2. b.ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
(5)Perubahan Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
(6)Acara mengenai perubahan Anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
(7)Perubahan Anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebesar Rp 9.800.000.0000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2)Pelaksanaan pemenuhan modal dasar PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Modal ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4)Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(5)Perubahan modal dasar, kepemilikan modal, dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Modal dasar dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(7)sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kapitalisasi cadangan, keuntunga revaluasi aset, dan agio saham.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017