DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Bab III Pendanaan Bab IV Partisipasi Masyarakat Bab V Pelaksana Bab VI Koordinasi Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diberikan rekognisi/pengakuan, afirmasi, fasilitasi dan pendanaan berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Fasilitasi adalah memberikan fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren, baik yang bersifat materiil maupun non materiil.
5.Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai piagam statistik Pesantren yang dikeluarkan oleh kementerian.
6.Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11.Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13.Kiai, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

BAB II

BENTUK FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional;
b.menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
c.menunjang penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
d.menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
e.mendukung pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.bentuk fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
b.pendanaan;
c.partisipasi masyarakat;
d.pelaksana; dan
e.koordinasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan ruang belajar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada.
(3)Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa:
1. a.buku/kitab referensi;
2. b.beasiswa santri, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. d.insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
4. e.bantuan operasional pesantren.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak ketiga yang bersifat lokal, nasional dan/atau internasional guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.
(2)fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
(2)Fasilitasi dalam bentuk kerja sama program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Pesantren secara kelembagaan.
(3)Fasilitasi dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada kiai, pendidik, santri dan/atau Pesantren secara kelembagaan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.kerja sama program; dan/atau
5. e.pelatihan keterampilan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…